DI TERBITKAN OLEH CV.BINTANG PRODUCTION TLP. 08990824866 KANTOR PERWAKILAN KP.KUBANG AWAN CIRUAS ,KANTOR PUSAT PERUM BSB BLOCK DD 6 NO. 5 KEC. KOTA SERANG, KOTA SERANG. PIMRED : NURHAYATI, OPERATOR : DYT, KRU 5 0RANG MEDIA BP ONLINE, TURUT SERTA BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN SEJAHTERA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA. SERTA MEMBANTU MEMBERIKAN IMFORMASI KEPADA SELURUH MASYARAKAT BANTEN TELITI DAN BERIMBANG BERDASARKAN UU PRES NO. 40 THN 1999.
Minggu, 14 Mei 2017
Minggu, 23 April 2017
Minggu, 16 April 2017
Jumat, 07 April 2017
Kadistan Banten Sarankan Petani Tanam Kayu Putih secara tumpang sari, dismpimg tanaman lainya
Laporan: Nurhayati
BP.com Lebak ( Rangkas Bitung ) Merupakan wilayah Kabupaten di Provinsi Banten
yang mempunyai Area lahan pertanian sangaat luas lahan sawah maupun darat yang memiliki lahan
tanam tani secara permanen atau pun tumpang sari. Untuk lahan pertanian sawah
pada umumnya ditanami padi jika dimusim penghujan.
Disisi lain untuk lahan darat memberi peluang bagi para petani di daerah itu untuk ditanami tanaman seperti kacang tanah kacang kedelai, jagung
cabi umbi2an dan lainnya melalui upaya khusus (UPSUS) untukmembantu pemerintah
dalam upaya mendukung tercapainya
swasembada pangan nasional yang di canangkan beberapa waktu lalu.
“ tersedianya luasan lahan pertanian
yang dimiliki Kab Lebak, saya yakin swasembada pangan nasional rencana
pemerintah bersamak distanak banten akan memberikan andil besar dalam pen capaian
target tsb,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid,
beberapa waktu lalu kepada media dan masyarakat
setempat.
Selain bisa ditanami tanaman pokok seperti padi, jagung dan kedelai. Lahan
yang luas di Lebak ini bisa ditanami tanaman Kayu Putih yang masih muda dengan
pola tumpang sari.“Banyak sekali potensi dibidang pertanian yang dapat
meningkatkan penghasilan selain tanaman pokok. Salah satunya itu tanaman Kayu
Putih,” ujarnya.
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan, dalam rangka mengelola dan
memanfaatkan lahan perkebunan untuk kesejahteraan rakyat, pejabat dan pengusaha
agar terus bersinergi dalam kegiatan ini.
“Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, harus ada sinergisitas antara
pemerintah dan pengusaha. Ini penting dilakukan karena berkaitan dengan
pemasaran produk pertanian ini,” katanya.
(adv)
MENTAN AMRAN AJAK PETANI TANAM JAGUNG SERENTAK AGAR INDONESIA TAK PERLU IMPOR
Laporan: Nurhayati / Thitan
BP.com OnlinePANDEGLANG,
Pemprov Banten mempunyai potensi besar untuk lahan jagung, edikitnya 200 ribu hektar (ha), tersebar lahan luas beberapa kabupaten/kota. Menurut Mentan Amran Sulaiman, lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk komoditas pertanian, termasuk hasil pertanian jagung.
Mentan melihat potensi yang sangatbesar di Banten, Kami berharap ke depan lahan tidur dan lahan
Perhutani dan masyarakat ada 200.000 ha yang tidur bila di upayakan
secara bersamaan menanam jagung, itu bisa menopang
Jakarta," kata Amran di lokasi, Pandeglang, Banten, Rabu (29/3/2017).
Amran Sulaeman mengatakan, jika produksi dari Banten melimpah maka Indonesia tak perlu lagi impor Jagung."seperti DKI Jakarta terbiasa import jagung dari Amerika Serikat (AS) dan Argentina ini bisa diselesaikan dengan membangun lumbung jagung dari Banten dan Pandeglang," jelas Amran.
Amran memastikan Kementan akan mendukung dibangunkannya lahan tidur tersebut dengan memberikan beberapa bantuan seperti traktor, benih, pompa, alat mesin pertanian.
Amran Sulaeman mengatakan, jika produksi dari Banten melimpah maka Indonesia tak perlu lagi impor Jagung."seperti DKI Jakarta terbiasa import jagung dari Amerika Serikat (AS) dan Argentina ini bisa diselesaikan dengan membangun lumbung jagung dari Banten dan Pandeglang," jelas Amran.
Amran memastikan Kementan akan mendukung dibangunkannya lahan tidur tersebut dengan memberikan beberapa bantuan seperti traktor, benih, pompa, alat mesin pertanian.
Pengolahan lahan tidur untuk
pertanian jagung di Banten ini menurutnya sangat potensial karena dekat dengan konsumenyangada
di
DKI Jakarta.Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas
Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Sobirin, menjelaskan” potensi 200.000 ha lahan
itu tersebar Pandeglang hingga Cilegon. Lahan-lahan itu antara lain berasal
dari tanah masyarakat yang masih tidur, perkebunan, bekas sawah, maupun lahan
perusahaan yang sudah dibeli tetapi belum dipakai, lalu dipinjam. Menurut Sobirin, Mentan akan membantu pengembangan lahan-lahan itu untuk
pertanian di Banten."Pak Amran janji kalau ada
lokasinya mau 100.000 ha atau 200.000 ha boleh saja dikembangkan Banten, di
Banten itu salah satunya Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Cilegon,"
terang Kabid Sobirin.,,,,singkat
Lahan jagung
Pemprov Banten akan memetakan beberapa Wilayah yang akan ditanami jagung yang memiliki potensi menggunakan lahan perusahaan karet atau sawit yang masih belum berproduksi untuk diintegrasikan atau tumpang sarikan bertanami jagung.
Ia menyebut dari 200 ribu ha potensi itu, pemerintah pusat akan memberikan beberapa bantuan seperti benih, pupuk, traktor, dan alat mesin pertanian lainnya. Ia mengatakan, tahun 2017 ditargetkan 20.000 ha lahan yang ditanami jagung."Tahun ini Banten 20.000 ha. Realisasi baru 15.000 ha. Ini baru mau dirapatin dengan Pemda dan Pandeglang untuk permintaan 100.000 dan 200.000 ha itu, mau dipetakan,ya," pungkas Sobirin.
Lahan jagung
Pemprov Banten akan memetakan beberapa Wilayah yang akan ditanami jagung yang memiliki potensi menggunakan lahan perusahaan karet atau sawit yang masih belum berproduksi untuk diintegrasikan atau tumpang sarikan bertanami jagung.
Ia menyebut dari 200 ribu ha potensi itu, pemerintah pusat akan memberikan beberapa bantuan seperti benih, pupuk, traktor, dan alat mesin pertanian lainnya. Ia mengatakan, tahun 2017 ditargetkan 20.000 ha lahan yang ditanami jagung."Tahun ini Banten 20.000 ha. Realisasi baru 15.000 ha. Ini baru mau dirapatin dengan Pemda dan Pandeglang untuk permintaan 100.000 dan 200.000 ha itu, mau dipetakan,ya," pungkas Sobirin.
Semoga saja banten pada tahun – tahun kedepan dapat memenuhi kebutuhan hasil pertanian
jagung untuk baanten khususnya Nasional umumnya
sehingga tidak perlu lagi impor jagung dari luar negri. ( ADV )
Senin, 03 April 2017
Gerakan Tanam Cabe di pekarangan rumah, lahan sempit & luas Serentak Berhasil Tekan Harga
Laporan: Nurhayati / Thitan
Bnten BMPOST. OnlineDinas
Pertanian prov. Banten yang melakukan pemantauan harga mendapatkan rata-rata
harga cabai rawit merah per 22 Maret 2017 di Pasar2 kebutuhan rumah tangga Pada umumnya hampir kisaran Rp60 rb per kg
atau turun drastis dari beberapa pekan sebelumnya yang masih mencapai hampir
Rp100.000 per kilogram (kg). produksi berbagai jenis cabe termasuk cabae rawit
merah di Banten selama ini cukup melimpah. Kelangkaan cabai rawit merah terjadi
bukan disebabkan tingkat produksi yang tidak cukup, melainkan terkait dengan
distribusi komoditas itu dari daerah lain. 75 persen produksi cabai di Banten selama ini
lebih banyak disalurkan ke daerah-daerah lain seperti Jawa Barat dan DKI
Jakarta. Masyarakat berharap gerakan tanam cabai serentak bisa terus
diikuti dengan gerakan tanam cabai masyarakat secara mandiri dan menyeluruh. ( ADV )
Rabu, 29 Maret 2017
Selasa, 28 Maret 2017
Dinas PUPR Banten Akan Layani Pengaduan Masyarakat Tentang Kerusakan Jalan & Jembatan Seputar Banten
Laporan : Nurhayati / Thitan
Masyarakat menilai hal ini sangat positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat bukan saja agar jalan selalu rapih dan bersih namun untuk kenyamanan pengguna jalan, memperlancar perekonomian juga imformasi yg cepat , tepat sasaran karena Dinas pekerjaan Umum dan Tata ruang membutuhkan partisipasi masyarakat walau memang Dinas telah mempunyai Program melalui balai masing - masing yang da di kab/ kota namun pelaporan dari pelosok status jalan provinsi tetap memerlukan imformasi dan masukan dari masyarkat untuk melayangkan semacam pengaduan kepada dinas terkait agar cepat di sikapi dan di laksanakan sesuai ketentuan yang ada.
Salah seorang warga saat di hubungi mengatakan " hal itu cukup bagus dan beralasan walaupun kami memahami kesulitan teknis di DPUPR Banten tentang masalah Anggaran atau pelaksanaanya agak terhambat karena masalah tenaga kerja, namun kami merasa yakin DPUPR Banten dapat menangani hal - hal yang di adukan oleh masyarakat tentang kerusakan jalan dan jembatan itu karena siapa lagi yang menangani selain koorfinasi antara instansi terkait lainya ,,,,,' ungkap warga. ( ADV )
Serang, BMPOST.ONLINE . Sejak masih Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ( DBMTR ) Provinsi Banten, kini berubah nama mejadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR )Provinsi Banten. Sesuai perubahan SOTK baru dan UU serta masih bertempat kantor dinas yang sama , akan tetap melayani masyarkat dan menjanjikan kepada masyarakat untuk menerima pengaduan kerusakan jalan dan jembatan seputar wilayah Banten, dengan ketentuan untuk daerah perkotaan maksimal 3 x 24 jam diharapkan sudah ada penanganan, sedangkan untuk jalan luar kota maksimal 7 x 24 jam sudah ada penanganan dari tim Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada wilayah masing-masing.
Jalur komunikasi melalui Medsos ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan jalan Provinsi, Layanan Pengaduan Jalan ini telah di umumkan sebelum nya melalui medsos / twiter. pada April 2016 lalu.Masyarakat menilai hal ini sangat positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat bukan saja agar jalan selalu rapih dan bersih namun untuk kenyamanan pengguna jalan, memperlancar perekonomian juga imformasi yg cepat , tepat sasaran karena Dinas pekerjaan Umum dan Tata ruang membutuhkan partisipasi masyarakat walau memang Dinas telah mempunyai Program melalui balai masing - masing yang da di kab/ kota namun pelaporan dari pelosok status jalan provinsi tetap memerlukan imformasi dan masukan dari masyarkat untuk melayangkan semacam pengaduan kepada dinas terkait agar cepat di sikapi dan di laksanakan sesuai ketentuan yang ada.
Salah seorang warga saat di hubungi mengatakan " hal itu cukup bagus dan beralasan walaupun kami memahami kesulitan teknis di DPUPR Banten tentang masalah Anggaran atau pelaksanaanya agak terhambat karena masalah tenaga kerja, namun kami merasa yakin DPUPR Banten dapat menangani hal - hal yang di adukan oleh masyarakat tentang kerusakan jalan dan jembatan itu karena siapa lagi yang menangani selain koorfinasi antara instansi terkait lainya ,,,,,' ungkap warga. ( ADV )
Rabu, 22 Maret 2017
Selasa, 21 Maret 2017
Rabu, 15 Maret 2017
DINAS PERTANIAN PROV. BANTEN MENG - ANTISIPASI KEBUTUHAN PUPUK CUKUP SIGNIFIKAN MELALUI RDKK THN 2017
Laporan : Nurhayati / Thitan
BP.COM ONLINE , Pupuk Bersubsidi sebagai acuan bagi kelompok tani, melibatkan Petugas/aparat pertanian dan stakeholder dalam menentukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani, guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan, pengadaan dan penyaluran, pupuk bersubsidi sangat diharapkan oleh masyarkat , guna menjamin ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Untuk itu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2017 agar benar-benar untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Alur pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).
BP.COM ONLINE , Pupuk Bersubsidi sebagai acuan bagi kelompok tani, melibatkan Petugas/aparat pertanian dan stakeholder dalam menentukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani, guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan, pengadaan dan penyaluran, pupuk bersubsidi sangat diharapkan oleh masyarkat , guna menjamin ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Untuk itu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2017 agar benar-benar untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Alur pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).
Alur penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok Tani (RDKK) untuk tahun 2017 ditingkat Gapoktan melakukanan
rekapitulasi RDKK dari poktan dan diketahui Oleh kepala desa/lurah kebenarannya
, Rekapitulasi RDKK tingkat kecamatan dari Gapoktan yang telah ditandatangani
UPTD dan disetujui oleh BP3K , Rekapitulasi RDKK tingkat kabupaten yang telah
diketahui oleh pemimpin kelembagaan kabupaten/kota .
RDKK merupakan alat perumusan untuk
memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang
berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota poktan yang memerlukan
maupun dari swadana petani. Ketidak sesuaian RDKK dengan pengajuan harus di perhatikan oleh pemerintah.
Disamping itu, penggunaan pupuk
bersubsidi agar dilaksanakan secara efisien melalui penerapan pemupukan
berimbang spesifik lokasi dan standar teknis yang dianjurkan disertai dengan
penggunaan pupuk organik. ( ADV
)
Selasa, 14 Maret 2017
Senin, 13 Maret 2017
PERUBAHAN SOTK BARU DSDAP PROV. BANTEN MENJADI DINAS PRKP PROV. BANTEN TETAP UPAYAKAN RAMAH LINGKUNGAN
Laporan : Nurhayati / Titan
Serang, BP.com online Dinas Sumber Daya Air & Pemukiman ( DSDAP \) Provisi
Banten, berdasarkan perubahahan Struktur Organisai dan Tata Kerja ( SOTK ) baru, berubah nama menjadi Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( PRKP ) Provinsi Banten, perubahan ini
sesuai dengan PP. No. 18 /2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai turunan dri UU
No. 23 Thn 2014.
Namun demikian meski berubah nama pelayanan terhadap
kebutuhan masyarakat di banten tidak
akan tergannggu sebab kantor nya masih tetap yg terdahulu dimana gedung ini
sedang di reparasi, walau sampai sekarang masih dalam tahap penyelesaian, di
gedung ini para pegawainya bisa langsung bekerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya ( tupoksi ) msing2.
DSDAP walau berubah nama menjadi Dinas PRKP Prov. Banten
2017 hingga kedepan dalam tugas nya akan tetap berupaya menjadikan Banten Ramah
Lingkungan, dengan segala kemampuan dan pemanfaatan anggaran yg ada. Dinas PRKP
Banten dalam program kerja di 2017 sangat di harapkan
oleh lingkungan masyarakatnya untuk dapat menjalankan tugas dan tupoksinya
seperti tahun2 sebelumnya dan dapat menjadikan Banten terdepan dan dapat
bersaing dengan provinsi lainya. ( ADV )
Kamis, 09 Maret 2017
PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) PROVINSI BANTEN
Laporan: Nurhayati / Thitan
Serang BP.COM.ONLINE , PTSP Banten adakan kegiatan untuk memberikan
motivasi dan penguatan kepada para pengusaha dan investor untuk kelembagaan,
pendelegasiandan Sumber Daya Manusia (SDM ), yg di atur oleh perpres 97 tentang
PTSP dan Permendag n0 8 thn 2008 serta didukung oleh Perda no 8 thn 2016,
pergub no 83 thn 2016,,,,adApun semua peraturan ini bedasarkan ketetapan UU 23
thn 2014 yang turun menjadi Pp no 18 thn 2016 tentang perangkat Daerah yang
disusun menjadi Perda no 8 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
prov. Banten dan Pergub 83 Tentang kedudukanTugaspokok, fungsi,tipe, susunsn
organisasi & tata kerja perangkat
daerah prov. Banten.
Pemaparan ini di sampaikanLangsung oleh Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi
Banten Wahyu Wardana di
depan para peserta tamu undangan DPMPTSP Kab/Kota,16 TenagaTeknis &
Pengusaha, Lembaga, Perusahaan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpdu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Provinsi Banten.Diselenggarakan kegiatan dengan
tema “ PENGUATAN PENYELENGGARAN & PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) PROVINSI BANTEN” kgiatan ini telah sesuai dengan kredibilitasnya sebgai
pelayanan publik untuk menciptakan sinegritas penyelenggara perizinan yang di
berikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu
jenis izin ( paket perizinan ), yang diperoses secara terpadu dan bersmaan
antara PTSP Provinsi dan PTSP Kab/ Kota. ( ADV )
Langganan:
Postingan (Atom)