Jumat, 07 April 2017

Kadistan Banten Sarankan Petani Tanam Kayu Putih secara tumpang sari, dismpimg tanaman lainya

                                          Laporan: Nurhayati


BP.com Lebak ( Rangkas Bitung ) Merupakan wilayah Kabupaten di Provinsi Banten yang mempunyai Area lahan pertanian  sangaat luas  lahan sawah maupun darat yang memiliki lahan tanam tani secara permanen atau pun tumpang sari. Untuk lahan pertanian sawah pada umumnya ditanami padi jika dimusim penghujan.
Disisi lain untuk lahan darat memberi peluang bagi para petani di daerah itu  untuk ditanami tanaman  seperti kacang tanah kacang kedelai, jagung cabi umbi2an dan lainnya melalui upaya khusus (UPSUS) untukmembantu pemerintah dalam upaya  mendukung tercapainya swasembada pangan nasional yang di canangkan beberapa waktu lalu.
“ tersedianya  luasan lahan pertanian yang dimiliki Kab Lebak, saya yakin swasembada pangan nasional rencana pemerintah bersamak distanak banten akan memberikan andil besar dalam pen capaian target tsb,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid, beberapa waktu lalu kepada  media dan masyarakat setempat.
Selain bisa ditanami tanaman pokok seperti padi, jagung dan kedelai. Lahan yang luas di Lebak ini bisa ditanami tanaman Kayu Putih yang masih muda dengan pola tumpang sari.“Banyak sekali potensi dibidang pertanian yang dapat meningkatkan penghasilan selain tanaman pokok. Salah satunya itu tanaman Kayu Putih,” ujarnya.
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan, dalam rangka mengelola dan memanfaatkan lahan perkebunan untuk kesejahteraan rakyat, pejabat dan pengusaha agar terus bersinergi dalam kegiatan ini.
“Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, harus ada sinergisitas antara pemerintah dan pengusaha. Ini penting dilakukan karena berkaitan dengan pemasaran produk pertanian ini,” katanya.   (adv)

MENTAN AMRAN AJAK PETANI TANAM JAGUNG SERENTAK AGAR INDONESIA TAK PERLU IMPOR

    Laporan: Nurhayati / Thitan


BP.com OnlinePANDEGLANG, Pemprov Banten mempunyai  potensi besar untuk lahan jagung, edikitnya 200 ribu hektar (ha),  tersebar lahan luas  beberapa kabupaten/kota. Menurut Mentan Amran Sulaiman, lahan tersebut  bisa dimanfaatkan untuk komoditas pertanian,  termasuk hasil pertanian jagung.
Mentan melihat potensi yang sangatbesar di  Banten,  Kami berharap ke depan lahan tidur dan lahan Perhutani dan masyarakat ada 200.000 ha yang tidur bila di upayakan secara bersamaan menanam jagung, itu bisa menopang Jakarta," kata Amran di lokasi, Pandeglang, Banten, Rabu (29/3/2017).
Amran Sulaeman  mengatakan, jika produksi dari Banten melimpah maka Indonesia tak perlu lagi impor Jagung."seperti DKI Jakarta terbiasa import jagung dari Amerika Serikat (AS) dan Argentina ini bisa diselesaikan dengan membangun lumbung jagung dari Banten dan Pandeglang," jelas Amran.
Amran m
emastikan Kementan akan mendukung dibangunkannya lahan tidur tersebut dengan memberikan beberapa bantuan seperti traktor, benih, pompa, alat mesin pertanian.
Pengolahan lahan tidur untuk pertanian jagung di Banten ini menurutnya sangat potensial karena dekat dengan konsumenyangada di DKI Jakarta.Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Sobirin, menjelaskan potensi 200.000 ha lahan itu tersebar Pandeglang hingga Cilegon. Lahan-lahan itu antara lain berasal dari tanah masyarakat yang masih tidur, perkebunan, bekas sawah, maupun lahan perusahaan yang sudah dibeli tetapi belum dipakai, lalu dipinjam. Menurut Sobirin, Mentan akan membantu pengembangan lahan-lahan itu untuk pertanian di Banten."Pak Amran janji kalau ada lokasinya mau 100.000 ha atau 200.000 ha boleh saja dikembangkan Banten, di Banten itu salah satunya Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Cilegon," terang  Kabid Sobirin.,,,,singkat
Lahan jagung
 Pemprov Banten akan memetakan
 beberapa Wilayah yang akan ditanami jagung yang memiliki  potensi menggunakan lahan perusahaan karet atau sawit yang masih belum berproduksi untuk diintegrasikan atau tumpang sarikan bertanami jagung.
Ia menyebut dari 200 ribu ha potensi itu, pemerintah pusat akan memberikan beberapa bantuan seperti benih, pupuk, traktor, dan alat mesin pertanian lainnya. Ia mengatakan, tahun 2017 ditargetkan 20.000 ha lahan yang ditanami jagung."Tahun ini Banten 20.000 ha. Realisasi baru 15.000 ha. Ini baru mau dirapatin dengan Pemda dan Pandeglang untuk permintaan 100.000 dan 200.000 ha itu, mau dipetakan,ya," pungkas Sobirin
.
Semoga saja banten pada tahun – tahun  kedepan dapat memenuhi kebutuhan hasil pertanian jagung untuk baanten khususnya Nasional umumnya  sehingga tidak perlu lagi impor jagung dari luar negri.      ( ADV )

Senin, 03 April 2017

Gerakan Tanam Cabe di pekarangan rumah, lahan sempit & luas Serentak Berhasil Tekan Harga

Laporan: Nurhayati / Thitan

  Bnten BMPOST. OnlineDinas Pertanian prov. Banten yang melakukan pemantauan harga mendapatkan rata-rata harga cabai rawit merah per 22 Maret 2017 di Pasar2 kebutuhan rumah tangga  Pada umumnya hampir kisaran Rp60 rb per kg atau turun drastis dari beberapa pekan sebelumnya yang masih mencapai hampir Rp100.000 per kilogram (kg).  produksi berbagai jenis cabe termasuk cabae rawit merah di Banten selama ini cukup melimpah. Kelangkaan cabai rawit merah terjadi bukan disebabkan tingkat produksi yang tidak cukup, melainkan terkait dengan distribusi komoditas itu dari daerah lain. 75 persen produksi cabai di Banten selama ini lebih banyak disalurkan ke daerah-daerah lain seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Masyarakat berharap gerakan tanam cabai serentak  bisa terus diikuti dengan gerakan tanam cabai masyarakat secara mandiri dan menyeluruh.   ( ADV )








Selasa, 28 Maret 2017

Dinas PUPR Banten Akan Layani Pengaduan Masyarakat Tentang Kerusakan Jalan & Jembatan Seputar Banten

                                          Laporan : Nurhayati / Thitan
Serang, BMPOST.ONLINE .  Sejak masih Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ( DBMTR ) Provinsi Banten, kini berubah nama mejadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR )Provinsi Banten. Sesuai perubahan SOTK baru dan UU serta masih bertempat kantor dinas yang sama , akan tetap melayani masyarkat dan menjanjikan kepada masyarakat untuk menerima pengaduan kerusakan jalan dan jembatan seputar wilayah Banten, dengan ketentuan untuk daerah perkotaan maksimal 3 x 24 jam diharapkan sudah ada penanganan, sedangkan untuk jalan luar kota maksimal 7 x 24 jam sudah ada penanganan dari tim Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada wilayah masing-masing. 
Jalur komunikasi melalui Medsos ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan  kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan jalan Provinsi, Layanan Pengaduan Jalan ini telah di umumkan sebelum nya melalui medsos / twiter. pada April 2016 lalu.
Masyarakat menilai hal ini sangat positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat bukan saja agar jalan selalu rapih dan bersih namun untuk kenyamanan pengguna jalan, memperlancar perekonomian juga imformasi yg cepat , tepat sasaran karena Dinas pekerjaan Umum dan Tata ruang membutuhkan partisipasi masyarakat walau memang Dinas telah mempunyai Program melalui balai masing - masing yang da di kab/ kota namun pelaporan dari pelosok status jalan provinsi tetap memerlukan imformasi dan masukan dari masyarkat untuk melayangkan semacam pengaduan kepada dinas terkait agar cepat di sikapi dan di laksanakan sesuai ketentuan yang ada.
Salah seorang warga saat di hubungi mengatakan "  hal itu cukup bagus dan beralasan walaupun kami memahami kesulitan teknis di DPUPR Banten tentang masalah Anggaran atau pelaksanaanya agak terhambat karena masalah tenaga kerja, namun kami merasa yakin DPUPR Banten dapat menangani hal - hal yang di adukan oleh masyarakat tentang kerusakan jalan dan jembatan itu karena siapa lagi yang menangani selain koorfinasi antara instansi terkait lainya ,,,,,' ungkap warga.       ( ADV )      

Rabu, 15 Maret 2017

DINAS PERTANIAN PROV. BANTEN MENG - ANTISIPASI KEBUTUHAN PUPUK CUKUP SIGNIFIKAN MELALUI RDKK THN 2017

Laporan : Nurhayati / Thitan
BP.COM ONLINE , Pupuk Bersubsidi  sebagai acuan bagi kelompok tani, melibatkan Petugas/aparat pertanian dan stakeholder dalam menentukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani,  guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan, pengadaan dan penyaluran, pupuk bersubsidi sangat diharapkan oleh masyarkat , guna menjamin ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Untuk itu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2017 agar benar-benar untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Alur pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).
 Alur penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) untuk tahun 2017 ditingkat Gapoktan melakukanan rekapitulasi RDKK dari poktan dan diketahui Oleh kepala desa/lurah kebenarannya , Rekapitulasi RDKK tingkat kecamatan dari Gapoktan yang telah ditandatangani UPTD dan disetujui oleh BP3K , Rekapitulasi RDKK tingkat kabupaten yang telah diketahui oleh pemimpin kelembagaan kabupaten/kota .
RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota poktan yang memerlukan maupun dari swadana petani. Ketidak sesuaian RDKK dengan pengajuan harus di perhatikan oleh pemerintah.
Disamping itu, penggunaan pupuk bersubsidi agar dilaksanakan secara efisien melalui penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis yang dianjurkan disertai dengan penggunaan pupuk organik.           ( ADV )


Senin, 13 Maret 2017

PERUBAHAN SOTK BARU DSDAP PROV. BANTEN MENJADI DINAS PRKP PROV. BANTEN TETAP UPAYAKAN RAMAH LINGKUNGAN

Laporan : Nurhayati / Titan
Serang, BP.com online Dinas Sumber Daya Air & Pemukiman ( DSDAP \) Provisi Banten, berdasarkan perubahahan Struktur Organisai dan Tata Kerja (  SOTK ) baru, berubah nama menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ( PRKP ) Provinsi Banten, perubahan ini sesuai dengan PP. No. 18 /2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai turunan dri UU No. 23 Thn 2014.
Namun demikian meski berubah nama pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat  di banten tidak akan tergannggu sebab kantor nya masih tetap yg terdahulu dimana gedung ini sedang di reparasi, walau sampai sekarang masih dalam tahap penyelesaian, di gedung ini para pegawainya bisa langsung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya ( tupoksi ) msing2.
DSDAP walau berubah nama menjadi Dinas PRKP Prov. Banten 2017 hingga kedepan dalam tugas nya akan tetap berupaya menjadikan Banten Ramah Lingkungan, dengan segala kemampuan dan pemanfaatan anggaran yg ada. Dinas PRKP Banten   dalam program kerja di 2017 sangat di harapkan oleh lingkungan masyarakatnya untuk dapat menjalankan tugas dan tupoksinya seperti tahun2 sebelumnya dan dapat menjadikan Banten terdepan dan dapat bersaing dengan provinsi lainya.        ( ADV )

DISPERINDAG PROV. BANTEN IKLAN HARI HAK KONSUMEN SEDUNIA 15 MARET 2017

                                           Laporan: Nurhayati / Titan N

Kamis, 09 Maret 2017

PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) PROVINSI BANTEN

Laporan: Nurhayati / Thitan



Serang BP.COM.ONLINE , PTSP Banten adakan kegiatan untuk memberikan motivasi dan penguatan kepada para pengusaha dan investor untuk kelembagaan, pendelegasiandan Sumber Daya Manusia (SDM ), yg di atur oleh perpres 97 tentang PTSP dan Permendag n0 8 thn 2008 serta didukung oleh Perda no 8 thn 2016, pergub no 83 thn 2016,,,,adApun semua peraturan ini bedasarkan ketetapan UU 23 thn 2014 yang turun menjadi Pp no 18 thn 2016 tentang perangkat Daerah yang disusun menjadi Perda no 8 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah prov. Banten dan Pergub 83 Tentang kedudukanTugaspokok, fungsi,tipe, susunsn organisasi  & tata kerja perangkat daerah prov. Banten.
Pemaparan ini di sampaikanLangsung oleh Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Banten Wahyu Wardana di depan para peserta tamu undangan DPMPTSP Kab/Kota,16 TenagaTeknis & Pengusaha, Lembaga, Perusahaan. 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Provinsi Banten.Diselenggarakan kegiatan dengan tema “ PENGUATAN PENYELENGGARAN  & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) PROVINSI BANTEN” kgiatan ini  telah sesuai dengan kredibilitasnya sebgai pelayanan publik untuk menciptakan sinegritas penyelenggara perizinan yang di berikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin ( paket perizinan ), yang diperoses secara terpadu dan bersmaan antara PTSP Provinsi dan PTSP Kab/ Kota. ( ADV )

Senin, 06 Maret 2017

DINAS KOPRASI DAN UKM IKLAN HPN 2017

                                             Laporan : Dyt / Novita

Jumat, 03 Maret 2017

DINAS UMKM PROV. BANTEN IKLAN HPN 2017

                                          Laporan : Nurhayati /Thitan

Senin, 13 Februari 2017

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. BANTEN IKLAN HPN 2017

                                             Laporan: Nurhayati / Thitan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN IKLAN HPN 2017

                                          Laporan: Nurhayati / Thitan

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN IKLAN HPN 2017

Laporan: Nurhayati / Thitan

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BANTEN IKLAN HPN 2017

                                          Laporan: Nurhayati / Thitan

DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. BANTEN IKLAN HPN 2017

                                           Laporan: Nurhayati / Thitan

DINAS PEMBERDAYAAN DESA PROV. BANTEN IKLAN HPN 2017

                                            Laporan : Nurhayati / Thitan

BADAN PERENCANAAN DAERAH PROV. BANTEN IKLAN HPN 2017

                                           Laporan: Nurhayati / Thitan