laporan : chu
Serang
Selasa 23/7-2013 – Dalam rangka menghadapi Lebaran/Hari Raya Idul Fitri
1434H/2013M, Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah memimpin Rapat Koordinasi
(Rakor) bersama para Pimpinan Daerah, Polda, Direksi BUMN/BUMD di Pendopo Baru
Gubernur Banten, KP3B, Kec.Curug, Kota Serang, Agenda utama adalah membahas
berbagai persiapan segala sektor yang ada di Provinsi Banten, mulai dari persiapan
ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan pokok (sembako) menjelang Hari Raya
Idul Fitri, persiapan jalan jalur mudik, ketersediaan dan kebutuhan bahan bakar
minyak (BBM), pencegahan tindak kriminal atau kemanan masyarakat, persiapan
ketersediaan dan kesiapan transportasi darat, laut, dan udara hingga persiapan
energi listrik agar pada titik-titik tertentu pada H-7 hingga H+7 PLN tidak
melakukan pemadaman listrik demi kelancaran aktivitas khususnya masyarakat
Banten dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1434H.Dalam rakor tersebut Gubernur
meminta kepada semua pihak para pemangku kepentingan agar dapat mengoptimalkan
kesiapannya dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri terutama pada H-7 hingga H+7.Provinsi
Banten merupakan provinsi yang strategis bagi para pemudik karena merupakan
jalur mudik dan arus balik darat Jawa-Sumatera yang melalui pelabuhan Merak,
saya meminta kepada semua pihak agar memaksimalkan semua kesiapannya agar semua
kebutuhan masyarakat selama mudik dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik”Gubernur
juga menambahkan agar pihak ASDP bisa lebih memperhatikan pemudik yang
menggunakan roda dua.Menurut pihak ASPD pada tahun ini akan terjadi peningkatan
arus mudik kapal laut sebanyak 6% dari tahun 2012, untuk kendaraan truk
diharapkan pada H-5 hingga H+7 bisa zero (nol) sehingga bisa mengurangi
kepadatan antrian di pelabuhan Merak. Pada tahun ini pihak ASDP telah
menambahkan empat kapalnya menjadi 42 kapal dengan lima dermaga yang siap untuk
mengantarkan para pemudik untuk menyeberang.
Gubernur
juga menghimbau kepada semua masyarakat Banten agar waspada apabila ada rumah
tempat tinggalnya yang kosong selama ditinggal mudik.Masyarakat yang rumahnya
ditinggal atau dalam keadaan kosong agar waspada terhadap segala pencurian, masyarakat
dapat berkoordinasi dengan keamanan setempat agar terhindar dari segala
kemungkinan yang tidak diinginkan” imbau Gubernur.
Gubernur
juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan takbir keliling pada
malam Hari Raya Idul Fitri. “Demi keselamatan, ketertiban dan kelancaran
bersama, saya meminta agar semua masyarakat Banten khususnya, untuk tidak
melakukan takbir keliling, apalagi dengan menggunakan kendaraan terbuka, cukup
takbiran di masjid setempat saja agar jalur mudik di Provinsi Banten ini bisa
berjalan tertib, lancar dan juga mengurangi korban kecelakaan lalu lintas
akibat takbir keliling dengan kendaraan terbuka maupun dengan kendaraan roda
dua dan sebagainya, pokoknya cukup takbiran di masjid setempat saja” Jelas
gubernur,,
Sebagai
informasi tambahan, Pihak Polda Banten yang bekerjasama dengan berbagai elemen
telah mempersiapkan 2.104 personil untuk pengamanan selama 15 hari di berbagai
titik-titik yang tersebar di Provinsi Banten khususnya jalur mudik. Sedangkan
dari pihak PT.Angkasa Pura II menginformasikan angkutan lebaran penerbangan
diprediksikan akan terjadi kenaikan rata-rata 8% domestik maupun internasional
dibandingkan tahun 2012 lalu, sedangkan penumpang penerbangan diprediksikan akan
terjadi kenaikan 10,6% dari tahun lalu. Bagi Pemudik yang akan melakukan mudik
jauh ke Jawa Timur, pemudik bisa menggunakan transportasi alternatif seperti
kereta api, pihak PT.Kereta Api Indonesia DAOP I akan membuka jalur Krakatau
Lintas Merak-Madiun yang rencananya baru akan diresmikan besok Rabu (24/7).
DI TERBITKAN OLEH CV.BINTANG PRODUCTION TLP. 08990824866 KANTOR PERWAKILAN KP.KUBANG AWAN CIRUAS ,KANTOR PUSAT PERUM BSB BLOCK DD 6 NO. 5 KEC. KOTA SERANG, KOTA SERANG. PIMRED : NURHAYATI, OPERATOR : DYT, KRU 5 0RANG MEDIA BP ONLINE, TURUT SERTA BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN SEJAHTERA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA. SERTA MEMBANTU MEMBERIKAN IMFORMASI KEPADA SELURUH MASYARAKAT BANTEN TELITI DAN BERIMBANG BERDASARKAN UU PRES NO. 40 THN 1999.
Senin, 29 Juli 2013
Taekwondoin Banten Bertanding dengan Taekwondoin DKI
Laporan : Ch
Serang Jum’at 23/6-2013– Kekuatan tim taekwondo Banten sebelum terjun di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, akan semakin terasah dengan matang. Pasalnya, Ramdhoni Cs diagendakan melakoni try-in di Aula Badan Diklat Banten, di Kabupaten Pandeglang, hari ini dengan tim-tim kuat.
Serang Jum’at 23/6-2013– Kekuatan tim taekwondo Banten sebelum terjun di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, akan semakin terasah dengan matang. Pasalnya, Ramdhoni Cs diagendakan melakoni try-in di Aula Badan Diklat Banten, di Kabupaten Pandeglang, hari ini dengan tim-tim kuat.
Diketahui,
untuk mengasah kemampuan taekwondoin Banten menjelang PON XVIII, tim Pelatda
Taekwondo Banten akan menantang juara Pra PON, yaitu tim DKI Jakarta. Pada try
in tersebut, tim taekwondo Banten akan menurunkan delapan taekwondoinnya yang
entry by name-nya sudah dikirim ke panitia PON.Yaitu, Ramdhoni di kelas Fly
Putra, M. Fauzan kelas Fin Putra, Ahmad Saefullah di kelas Bantam Putra, Resti
Yulia di kategori Fin Putri, Merta Alona di nomor Bantam Putri, Weni Sofianti
di kelas Heavy Putri, Nazmi Wirisundari dan Abdurahman Wahyu di kategori
Pomsee.
Ketua
Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Banten (Pengprov TI) Banten, Chaery Wardana,
menjelaskan,”pembinaan yang selama ini dilakukan dalam Pelatda akan percuma
jika tidak diikuti dengan uji coba dengan tim kuat.Makanya, melalui try in ini,
pengurus bisa melihat sejauhmana perkembangan hasil pembinaan di Pelatda.
Apakah
kualitas atlet meningkat atau menurun. Jika mengalami peningkatan maka tim
kepelatihan harus mempertahankan, bahkan meningkatkannya. Sebaliknya, jika
menurun akan menjadi ’pekerjaan rumah’ bagi pelatih untuk memperbaikinya.sebelumnya
Pengprov TI Banten mengundang delapan kontingen lain, di antaranya Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Riau, Aceh dan Jawa Timur. Namun daerah-daerah
tersebut ternyata tidak bisa hadir, karena mereka memiliki jadwal try out ke luar
negeri.
“Hanya
DKI Jakarta yang bersedia menjadi lawan tanding kami. Tapi itu tidak jadi
masalah bagi kami,” jelas pengurus teakwondo Chaery Wardana, Jumat (22/6).
Sementara
itu, Bidang Pembinaan Prestasi Pengprov TI Banten, Fiva Zabreno berharap,
selain mengasah kemampuan atletnya, try in akan dijadikan sarana untuk mencuri
ilmu dari tim kuat. Soalnya, pada babak Pra PON, tim DKI Jakarta tampil sebagai
juara umum dengan meraih 15 medali emas dari 16 kelas yang dipertandingkan.Hal
tersebut membuktikan DKI Jakarta sebagai tim kuat dan taekwondoin Banten harus
bisa mencuri ilmunya melalui try in ini.
Disinggung
mengenai target di uji coba ini, Fiva menjelaskan, pihaknya tidak membebani
atlet dengan target juara. “Saya berharap, setiap atlet Banten bisa bisa tampil
lepas, serta mampu melihat kelebihan dan kekurangan lawan,” kata Pembina TI Fiva
Singkat…
Senin, 22 Juli 2013
Pemerintah Provinsi Banten Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan: Ch
SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Kamis (18/7), menyelenggarakan sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Pendopo Baru Gubernur Banten, KP3B, Kec.Curug, Kota Serang yang dimulai pada pukul 09:30 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Bertindak selaku narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten-Feri Wibisono dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten-Riyani Budiastuti. Peserta sosialisasi tersebut adalah para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Sosialisasi yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten-H.Muhadi menjelaskan “bahwa pelaksanaan sosialiasi tersebut adalah untuk meningkatkan profesionalisme para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekda menegaskan, sosialisasi ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen ke arah yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kita selalu memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan”Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menghaturkan terima kasih atas kesediaan Kajati Banten dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut. Menurut Sekda, Pemprov Banten memerlukan pendampingan dengan pihak lain yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah. “Hal ini ditujukan agar para aparatur mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah” katanya.
Sementara Kajati Banten mengingatkan kepada seluruh kepala SKPD agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini dimaksudkan agar kita tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi. Pasalnya, delik tindak pidana korupsi di Indonesia paling luas dibanding negara mana pun di dunia. Meski demikian, Kajati optimis, seluruh aparatur Pemprov Banten mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara Kepala BPKP Perwakilan Banten menyoroti masalah pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan. Dengan kompleksitasnya pengadaan barang dan jasa, ia juga mengingatkan agar aparatur senantiasa memahami dan mempelajari setiap ada peraturan-peraturan baru dalam pengadaan barang dan jasa, jika pun ada kendala hal tersebut bisa dikonsultasikan dengan instansi yang berkompeten.
Dalam upaya penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan membentuk Tim Penyelesaian Aset. Demikian Inspektur Provinsi Banten-H.Takro Jaka Rooseno menyampaikan langkah tersebut usai mengikuti acara sosialisasi pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan LHP BPK RI disebutkan bahwadi lingkungan Pemprov Banten masih terdapat kelemahan dalam pencatatan aset,antara lain terdapat pencatatan aset-aset pelimpahan dari Pemprov Jawa Barat yang dicatat oleh Provinsi Banten dan kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat hibah barang dari Pemprov Banten kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum dilengkapi dokumen pendukung.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemprov Banten akan membentuk tim penyelesaian aset. Tim tersebut akan melakukan inventarisasi dan pengamanan administrasi pengelolaan barang milik daerah secara optimal, serta melengkapi informasi secara lengkap terkait aset dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) sehingga memudahkan penelusuran aset. Tim akan berupaya melakukan rekonsiliasi kembali dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan aset.
SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Kamis (18/7), menyelenggarakan sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Pendopo Baru Gubernur Banten, KP3B, Kec.Curug, Kota Serang yang dimulai pada pukul 09:30 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Bertindak selaku narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten-Feri Wibisono dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten-Riyani Budiastuti. Peserta sosialisasi tersebut adalah para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Sosialisasi yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten-H.Muhadi menjelaskan “bahwa pelaksanaan sosialiasi tersebut adalah untuk meningkatkan profesionalisme para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekda menegaskan, sosialisasi ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen ke arah yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kita selalu memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan”Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menghaturkan terima kasih atas kesediaan Kajati Banten dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut. Menurut Sekda, Pemprov Banten memerlukan pendampingan dengan pihak lain yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah. “Hal ini ditujukan agar para aparatur mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah” katanya.
Sementara Kajati Banten mengingatkan kepada seluruh kepala SKPD agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini dimaksudkan agar kita tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi. Pasalnya, delik tindak pidana korupsi di Indonesia paling luas dibanding negara mana pun di dunia. Meski demikian, Kajati optimis, seluruh aparatur Pemprov Banten mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara Kepala BPKP Perwakilan Banten menyoroti masalah pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan. Dengan kompleksitasnya pengadaan barang dan jasa, ia juga mengingatkan agar aparatur senantiasa memahami dan mempelajari setiap ada peraturan-peraturan baru dalam pengadaan barang dan jasa, jika pun ada kendala hal tersebut bisa dikonsultasikan dengan instansi yang berkompeten.
Dalam upaya penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan membentuk Tim Penyelesaian Aset. Demikian Inspektur Provinsi Banten-H.Takro Jaka Rooseno menyampaikan langkah tersebut usai mengikuti acara sosialisasi pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan LHP BPK RI disebutkan bahwadi lingkungan Pemprov Banten masih terdapat kelemahan dalam pencatatan aset,antara lain terdapat pencatatan aset-aset pelimpahan dari Pemprov Jawa Barat yang dicatat oleh Provinsi Banten dan kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat hibah barang dari Pemprov Banten kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum dilengkapi dokumen pendukung.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemprov Banten akan membentuk tim penyelesaian aset. Tim tersebut akan melakukan inventarisasi dan pengamanan administrasi pengelolaan barang milik daerah secara optimal, serta melengkapi informasi secara lengkap terkait aset dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) sehingga memudahkan penelusuran aset. Tim akan berupaya melakukan rekonsiliasi kembali dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan aset.
“Jalan Menuju Banten Lama Rusak”
Laporan ; Ch / dyt
Serang 22 Juli/2013 - Banten Lama merupakan tempat favorit
pada wisatawan ziarah, tidak hanya dari wilayah Banten, tetapi juga dari
berbagai daerah di Indonesia. Saat hari-hari besar Islam, seperti Ramadan dan
Idul Fitri, jumlah peziarah yang menuju Banten Lama biasanya akan meningkat.
Namun sayang infrastruktur menuju Banten Lama sampai saat ini masih dalam
kondisi rusak dan sempit.
Warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang, mengaku prihatin
dengan kondisi jalan menuju ke Banten Lama yang sudah berbulan-bulan rusak
tetapi belum ada perbaikan. Kata dia, sebagai lokasi yang banyak dikunjungi Wisatawan,
jalan menuju Banten Lama seharusnya menjadi prioritas pembangunan. "Kalau
jalannya rusak, maka kesan kurang baik yang akan mereka dapatkan.Dikatakan,
memang sudah ada upaya perbaikan jalan oleh Pemprov Banten, khususnya di jalan
yang berlokasi di Kelurahan Unyur, sebelum terowongan Banten Lama. Jalan
tersebut sudah dicor. Sayang pengecoran yang dilakukan tidak cepat. Sebelah
jalan dicor, namun sebelahnya lagi baru dicor sekira dua bulan kemudian. "Seharusnya
kan perbaikan jalan itu tidak menunggu sampai dua bulan begitu biar kemacetan
juga tidak parah," katanya.
Muajah, anggota DPRD Kota Serang daerah pemilihan Kecamatan
Kasemen, mengatakan sudah melakukan komunikasi anggota DPRD Banten yang
membidangi infrastruktur. Katanya, Jalan Raya Banten Lama merupakan kewenangan
Pemprov Banten, bukan Pemkot Serang. “Keluhan yang ada sekarang ini juga nanti
akan saya sampaikan lagi, karena saya juga melihat perbaikan ini juga merupakan
hal yang penting bagi perbaikan infrastruktur menuju tempat wisata Banten
Lama," kata Muajah.
Langganan:
Postingan (Atom)