Laporan :Ch
Serang 14/11/2013-Penyampainan Nota Pengantar Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2014 yang disampaikan Gubernur Banten Hj.Ratu Atut Chosiyah pada 11 Nopember lalu di Gedung DPRD Provinsi Banten mendapat tanggapan berbeda saat sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, Dari unsur Pemerintah Provinsi Banten hadir Wakil Gubernur (Wagub) Banten H. Rano Karno beserta jajarannya.
Di antaranya Rahmad Saputra dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pandangan fraksinya mengapresiasi upaya Gubernur dalam meningkatkan target Pendapatan Daerah sehingga dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
Pada Nota Pengantar Gubernur Banten disebutkan target Pendapatan pada APBD TA 2014 direncanakan Rp. 6,861 triliun, meningkat Rp. 589,179 miliar dari tahun sebelumnya Rp. 6,272 triliun. Target Pendapatan Daerah diperoleh dari PAD sebesar Rp. 4,675 triliun, Dana Perimbangan Rp. 1,134 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 1,51 triliun” ujar Rahmad Saputra.
Peningkatan tersebut menujukan bahwa program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten melalui upaya intensifikasi pemungutan pajak, penyuluhan dan promosi pelayanan pajak tepat sasaran dan berhasil mesti demikian fraksi Partai Golkar berharap perlu diteruskan dan dilakukan upaya terus-menerus guna meningkatkan target pendapatan daerah, keberhasilan yang diraih patut dipertahankan.
Selain penyampaian RAPBD Banten TA 2014, pada paripurna ini juga dibahas penyampian Nota Pengantar Gubernur mengenai 2 raperda usul Gubernur mengenai penyelenggaraan perhubungan dan retribusi perpanjangan izin mempekerjaan tenaga kerja asing.
Tentang penyelenggaraan perhubungan, fraksi PKS - Irfan Maulidi mengharapkan sektor perhubungan lebih tertata yang mencakup unsur transportasi yang terintegrasi sehingga penyelengaraan perhubungan yang menjadi urat nadi perekonomian memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan pembangunan di segala sektor. Untuk itu Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan koordinasi lintas sektor guna menjembatani kewenangan pusat, pr
Raperda tentang penyelengaraan perhubungan harus mampu menjawab dan mengatasi permasalahan kemacetan di wilayah Banten terutama Banten Timur, Kota Serang dan Kota Cilegon yaitu di Pelabuhan Merak yang sudah menghawatirkan ketika pelaksanaan hari raya” ujar Irfan Maulidi.
Serang 14/11/2013-Penyampainan Nota Pengantar Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2014 yang disampaikan Gubernur Banten Hj.Ratu Atut Chosiyah pada 11 Nopember lalu di Gedung DPRD Provinsi Banten mendapat tanggapan berbeda saat sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, Dari unsur Pemerintah Provinsi Banten hadir Wakil Gubernur (Wagub) Banten H. Rano Karno beserta jajarannya.
Di antaranya Rahmad Saputra dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pandangan fraksinya mengapresiasi upaya Gubernur dalam meningkatkan target Pendapatan Daerah sehingga dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
Pada Nota Pengantar Gubernur Banten disebutkan target Pendapatan pada APBD TA 2014 direncanakan Rp. 6,861 triliun, meningkat Rp. 589,179 miliar dari tahun sebelumnya Rp. 6,272 triliun. Target Pendapatan Daerah diperoleh dari PAD sebesar Rp. 4,675 triliun, Dana Perimbangan Rp. 1,134 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 1,51 triliun” ujar Rahmad Saputra.
Peningkatan tersebut menujukan bahwa program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten melalui upaya intensifikasi pemungutan pajak, penyuluhan dan promosi pelayanan pajak tepat sasaran dan berhasil mesti demikian fraksi Partai Golkar berharap perlu diteruskan dan dilakukan upaya terus-menerus guna meningkatkan target pendapatan daerah, keberhasilan yang diraih patut dipertahankan.
Selain penyampaian RAPBD Banten TA 2014, pada paripurna ini juga dibahas penyampian Nota Pengantar Gubernur mengenai 2 raperda usul Gubernur mengenai penyelenggaraan perhubungan dan retribusi perpanjangan izin mempekerjaan tenaga kerja asing.
Tentang penyelenggaraan perhubungan, fraksi PKS - Irfan Maulidi mengharapkan sektor perhubungan lebih tertata yang mencakup unsur transportasi yang terintegrasi sehingga penyelengaraan perhubungan yang menjadi urat nadi perekonomian memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan pembangunan di segala sektor. Untuk itu Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan koordinasi lintas sektor guna menjembatani kewenangan pusat, pr
Raperda tentang penyelengaraan perhubungan harus mampu menjawab dan mengatasi permasalahan kemacetan di wilayah Banten terutama Banten Timur, Kota Serang dan Kota Cilegon yaitu di Pelabuhan Merak yang sudah menghawatirkan ketika pelaksanaan hari raya” ujar Irfan Maulidi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar