LAPORAN : CH
Kamis, 27 Maret 2014
Selasa, 25 Maret 2014
Kafilah Kabupaten Serang Berhasil Menjadi Juara Umum MTQ XI Tingkat Provinsi Banten
Cilegon Minggu
23/mart/2014.Kafilah Kabupaten Serang berhasil menjadi juara umum MTQ XI Tingkat
Provinsi Banten yang diselenggarakan di Kota Cilegon pada rabu 19 mart 2014.
Keberhasilan Kafilah Kabupaten Serang itu diumumkan pada penutupan MTQ XI,
Selanjutnya, Juara umum MTQ ke XI tingkat provinsi banten yaitu Kafilah
Kabupaten Serang dengan nilai 137. lalu disusul Kota Tangerang Selatan dengan
nilai 89, Kota Cilegon dengan nilai 63, Kabupaten Tangerang dengan 52,
Kota Serang dengan 39, Kabupaten Pandeglang dengan nilai 30, Kota Tangerang
dengan 11, dan posisi akhir Kabupaten Lebak dengan nilai 10.
Hadir dalam acara
penutupan MTQ, Sekda Pemprov Banten H.Muhadi, Bupati Serang H.Taufik Nuriman,
perwakilan seluruh kepala daerah kabupaten kota se- Banten dan ribuan tamu
undangan lainnya.
Ditemui Ketua Panitia
MTQ XI tingkat Provinsi Banten,Ahmad Tholabie, mewakili Pemprov Banten pihaknya
mengapresiasi Pemkot Cilegon yang berhasil dengan sukses menyelenggarakan MTQ
XI tingkat Povinsi Banten dengan sukses dan lancar.
Mewakili panitia
provinsi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Cilegon yang
sukses menjadi tuan rumah MTQ, dengan pelayanan yang maksimal,
Pihaknya berharap,
Kabupaten Lebak selaku tuan rumah MTQ XII tahun depan, untuk belajar kepada
Kota Cilegon, terutama terkait persoalan administrasi dan sejumlah terobosan
yang dilakukan Pemkot Cilegon.
"Seperti pribahasa, tidak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penyelenggaraan MTQ, kami selaku panitia provinsi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan," ungkapnya.
Koordinator Dewan Hakim Syibli Sarjaya mengatakan, penetapan peserta terbaik dan juara umum telah melalui rapat pleno dewan hakim yang ditembuskan kepada Gubernur Banten dengan surat nomor 05/DH-MTQ-11/III/2014.
"Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, buat yang belum meraih prestasi, jangan patah semangat," ungkapnya.
"Seperti pribahasa, tidak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penyelenggaraan MTQ, kami selaku panitia provinsi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan," ungkapnya.
Koordinator Dewan Hakim Syibli Sarjaya mengatakan, penetapan peserta terbaik dan juara umum telah melalui rapat pleno dewan hakim yang ditembuskan kepada Gubernur Banten dengan surat nomor 05/DH-MTQ-11/III/2014.
"Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, buat yang belum meraih prestasi, jangan patah semangat," ungkapnya.
Rabu, 19 Maret 2014
Selasa, 18 Maret 2014
Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman Kukuhkan dan memberikan jaket kepada para Pengurus APDESI Kabupaten Serang Di Pendopo Bupati Serang
Laporan : Ch
Serang 18/mart/2014, Para kepala
desa (Kades) di Kabupaten Serang diminta netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)
2014. Mereka tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik (Parpol) atau
calon anggota legislatif (Caleg) terutama saat kampanye. Jika berpihak, mereka
terancam dipecat.
"Saya mengajak para kepala desa dilarang berpihak agar tidak terjadi perpecahan. Tidak berpihak sampai 8 April saja, tanggal 9 April harus memilih, karena kalau nggak memilih berarti golput," kata Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman saat Pengukuhan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang Periode 2014-2019 di Pendopo Bupati Serang,
Jika tidak mengikuti perintahnya, kata Taufik, Kades itu akan ditindak. "Kalau ada akan diproses, saya tidak mau ada grup-grup, karena kalau sudah berkelompok nanti tidak kondusif," katanya seraya meminta jika ada yang berusaha memengaruhi Kades berpihak agar jangan terpengaruh. Ditanya soal sanksinya, Taufik mengatakan, itu tergantung dari bentuk pelanggarannya.
Taufik juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi jalannya kampanye. Jika memang ditemukan ada Kades yang tak netral, agar jangan takut melaporkannya. "Pengawasannya semua. Saya tidak mungkin mengawasi per orang. Kalau begitu ada indikasi dia memihak kepada partai, ada laporan, cek, kalau terbukti akan bikin tindakan," jelas Bupatri Serang
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, yang mengawasi Pemilu itu sebenarnya sudah ada, yakni Panwaslu. "Kita tunggu Panwas kalau ada yang terlibat, nanti kalau ada laporan secara resmi dari Panwas akan ditindaklanjuti,
Dirinya sebagai tim monitoring Pemilu di Pemkab Serang sudah menyampaikan kepada Kades untuk netral. "(Kalau tidak netral) sanksinya paling tinggi untuk kades pemberhentian, tergantung pelanggarannya," ujarnya.
Ketua APDESI Kabupaten Serang terpilih Nurulloh berjanji semua Kades di Kabupaten Serang hingga 8 April ini netral dan akan mengikuti perintah Bupati Serang … ungkapnya…
"Saya mengajak para kepala desa dilarang berpihak agar tidak terjadi perpecahan. Tidak berpihak sampai 8 April saja, tanggal 9 April harus memilih, karena kalau nggak memilih berarti golput," kata Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman saat Pengukuhan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang Periode 2014-2019 di Pendopo Bupati Serang,
Jika tidak mengikuti perintahnya, kata Taufik, Kades itu akan ditindak. "Kalau ada akan diproses, saya tidak mau ada grup-grup, karena kalau sudah berkelompok nanti tidak kondusif," katanya seraya meminta jika ada yang berusaha memengaruhi Kades berpihak agar jangan terpengaruh. Ditanya soal sanksinya, Taufik mengatakan, itu tergantung dari bentuk pelanggarannya.
Taufik juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi jalannya kampanye. Jika memang ditemukan ada Kades yang tak netral, agar jangan takut melaporkannya. "Pengawasannya semua. Saya tidak mungkin mengawasi per orang. Kalau begitu ada indikasi dia memihak kepada partai, ada laporan, cek, kalau terbukti akan bikin tindakan," jelas Bupatri Serang
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, yang mengawasi Pemilu itu sebenarnya sudah ada, yakni Panwaslu. "Kita tunggu Panwas kalau ada yang terlibat, nanti kalau ada laporan secara resmi dari Panwas akan ditindaklanjuti,
Dirinya sebagai tim monitoring Pemilu di Pemkab Serang sudah menyampaikan kepada Kades untuk netral. "(Kalau tidak netral) sanksinya paling tinggi untuk kades pemberhentian, tergantung pelanggarannya," ujarnya.
Ketua APDESI Kabupaten Serang terpilih Nurulloh berjanji semua Kades di Kabupaten Serang hingga 8 April ini netral dan akan mengikuti perintah Bupati Serang … ungkapnya…
Wali Kota Serang Tb, Haerul Jaman luncuran Pendidikan Gratis Bukan untuk Kampanye Parpol
Laporan : Ch
Serang 18/mart/2014. Walikota Serang Tb Haerul Jaman menampik penggelentoran program pendidikan gratis di Kota Serang dimanfaatkan sebagai agenda kampanye salah satu partai politik. Jaman tak mau jika pemberlakuan pendidikan gratis di Kota Serang pada masa kampanye ini dikait-kaitkan dengan agenda politik.
"Tidak ada hubungannya. Ini program yang sudah direncanakan tahapannya, tidak ada kaitan dengan masa kampanye saat ini. Sudah kesepakatan dengan legislatif," kata Tb Haerul Jaman
Sebelumnya, KPK telah menganjurkan agar kepala daerah tidak memberikan bantuan yang bersumber dari hibah dan bantuan sosial ketika memasuki masa kampanye. Hal ini untuk menghindari agenda partai politik atau para caleg memanfaatkan APBN dan APBD untuk ajang kampanye kepada masyarakat.
bendahara partai golkar menegaskan / menjelaskan," Ini program pemerintah Kota Serang untuk menunjang pendidikan gratis. Tidak menyalahi aturan. Tidak ada kaitan dengan Pileg,
Bantuan untuk membebaskan biaya pendidikan tingkat menengah ini menelan APBD sebesar Rp28,5 miliar dan dibagikan untuk 15 sekolah menengah negeri. Sementara itu untuk sekolah swasta, Pemkot Serang belum memberlakukan pendidikan gratis ini.
Pemkot Serang membebaskan biaya operasional pendidikan di luar buku dan seragam siswa. Penggratisan meliputi biaya operasional, personal, dan investasi… ungkap bendahara partai golkar
Serang 18/mart/2014. Walikota Serang Tb Haerul Jaman menampik penggelentoran program pendidikan gratis di Kota Serang dimanfaatkan sebagai agenda kampanye salah satu partai politik. Jaman tak mau jika pemberlakuan pendidikan gratis di Kota Serang pada masa kampanye ini dikait-kaitkan dengan agenda politik.
"Tidak ada hubungannya. Ini program yang sudah direncanakan tahapannya, tidak ada kaitan dengan masa kampanye saat ini. Sudah kesepakatan dengan legislatif," kata Tb Haerul Jaman
Sebelumnya, KPK telah menganjurkan agar kepala daerah tidak memberikan bantuan yang bersumber dari hibah dan bantuan sosial ketika memasuki masa kampanye. Hal ini untuk menghindari agenda partai politik atau para caleg memanfaatkan APBN dan APBD untuk ajang kampanye kepada masyarakat.
bendahara partai golkar menegaskan / menjelaskan," Ini program pemerintah Kota Serang untuk menunjang pendidikan gratis. Tidak menyalahi aturan. Tidak ada kaitan dengan Pileg,
Bantuan untuk membebaskan biaya pendidikan tingkat menengah ini menelan APBD sebesar Rp28,5 miliar dan dibagikan untuk 15 sekolah menengah negeri. Sementara itu untuk sekolah swasta, Pemkot Serang belum memberlakukan pendidikan gratis ini.
Pemkot Serang membebaskan biaya operasional pendidikan di luar buku dan seragam siswa. Penggratisan meliputi biaya operasional, personal, dan investasi… ungkap bendahara partai golkar
Langganan:
Postingan (Atom)