Laporan : Ch
Rabu, 19 Maret 2014
Selasa, 18 Maret 2014
Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman Kukuhkan dan memberikan jaket kepada para Pengurus APDESI Kabupaten Serang Di Pendopo Bupati Serang
Laporan : Ch
Serang 18/mart/2014, Para kepala
desa (Kades) di Kabupaten Serang diminta netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)
2014. Mereka tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik (Parpol) atau
calon anggota legislatif (Caleg) terutama saat kampanye. Jika berpihak, mereka
terancam dipecat.
"Saya mengajak para kepala desa dilarang berpihak agar tidak terjadi perpecahan. Tidak berpihak sampai 8 April saja, tanggal 9 April harus memilih, karena kalau nggak memilih berarti golput," kata Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman saat Pengukuhan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang Periode 2014-2019 di Pendopo Bupati Serang,
Jika tidak mengikuti perintahnya, kata Taufik, Kades itu akan ditindak. "Kalau ada akan diproses, saya tidak mau ada grup-grup, karena kalau sudah berkelompok nanti tidak kondusif," katanya seraya meminta jika ada yang berusaha memengaruhi Kades berpihak agar jangan terpengaruh. Ditanya soal sanksinya, Taufik mengatakan, itu tergantung dari bentuk pelanggarannya.
Taufik juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi jalannya kampanye. Jika memang ditemukan ada Kades yang tak netral, agar jangan takut melaporkannya. "Pengawasannya semua. Saya tidak mungkin mengawasi per orang. Kalau begitu ada indikasi dia memihak kepada partai, ada laporan, cek, kalau terbukti akan bikin tindakan," jelas Bupatri Serang
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, yang mengawasi Pemilu itu sebenarnya sudah ada, yakni Panwaslu. "Kita tunggu Panwas kalau ada yang terlibat, nanti kalau ada laporan secara resmi dari Panwas akan ditindaklanjuti,
Dirinya sebagai tim monitoring Pemilu di Pemkab Serang sudah menyampaikan kepada Kades untuk netral. "(Kalau tidak netral) sanksinya paling tinggi untuk kades pemberhentian, tergantung pelanggarannya," ujarnya.
Ketua APDESI Kabupaten Serang terpilih Nurulloh berjanji semua Kades di Kabupaten Serang hingga 8 April ini netral dan akan mengikuti perintah Bupati Serang … ungkapnya…
"Saya mengajak para kepala desa dilarang berpihak agar tidak terjadi perpecahan. Tidak berpihak sampai 8 April saja, tanggal 9 April harus memilih, karena kalau nggak memilih berarti golput," kata Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman saat Pengukuhan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang Periode 2014-2019 di Pendopo Bupati Serang,
Jika tidak mengikuti perintahnya, kata Taufik, Kades itu akan ditindak. "Kalau ada akan diproses, saya tidak mau ada grup-grup, karena kalau sudah berkelompok nanti tidak kondusif," katanya seraya meminta jika ada yang berusaha memengaruhi Kades berpihak agar jangan terpengaruh. Ditanya soal sanksinya, Taufik mengatakan, itu tergantung dari bentuk pelanggarannya.
Taufik juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi jalannya kampanye. Jika memang ditemukan ada Kades yang tak netral, agar jangan takut melaporkannya. "Pengawasannya semua. Saya tidak mungkin mengawasi per orang. Kalau begitu ada indikasi dia memihak kepada partai, ada laporan, cek, kalau terbukti akan bikin tindakan," jelas Bupatri Serang
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, yang mengawasi Pemilu itu sebenarnya sudah ada, yakni Panwaslu. "Kita tunggu Panwas kalau ada yang terlibat, nanti kalau ada laporan secara resmi dari Panwas akan ditindaklanjuti,
Dirinya sebagai tim monitoring Pemilu di Pemkab Serang sudah menyampaikan kepada Kades untuk netral. "(Kalau tidak netral) sanksinya paling tinggi untuk kades pemberhentian, tergantung pelanggarannya," ujarnya.
Ketua APDESI Kabupaten Serang terpilih Nurulloh berjanji semua Kades di Kabupaten Serang hingga 8 April ini netral dan akan mengikuti perintah Bupati Serang … ungkapnya…
Wali Kota Serang Tb, Haerul Jaman luncuran Pendidikan Gratis Bukan untuk Kampanye Parpol
Laporan : Ch
Serang 18/mart/2014. Walikota Serang Tb Haerul Jaman menampik penggelentoran program pendidikan gratis di Kota Serang dimanfaatkan sebagai agenda kampanye salah satu partai politik. Jaman tak mau jika pemberlakuan pendidikan gratis di Kota Serang pada masa kampanye ini dikait-kaitkan dengan agenda politik.
"Tidak ada hubungannya. Ini program yang sudah direncanakan tahapannya, tidak ada kaitan dengan masa kampanye saat ini. Sudah kesepakatan dengan legislatif," kata Tb Haerul Jaman
Sebelumnya, KPK telah menganjurkan agar kepala daerah tidak memberikan bantuan yang bersumber dari hibah dan bantuan sosial ketika memasuki masa kampanye. Hal ini untuk menghindari agenda partai politik atau para caleg memanfaatkan APBN dan APBD untuk ajang kampanye kepada masyarakat.
bendahara partai golkar menegaskan / menjelaskan," Ini program pemerintah Kota Serang untuk menunjang pendidikan gratis. Tidak menyalahi aturan. Tidak ada kaitan dengan Pileg,
Bantuan untuk membebaskan biaya pendidikan tingkat menengah ini menelan APBD sebesar Rp28,5 miliar dan dibagikan untuk 15 sekolah menengah negeri. Sementara itu untuk sekolah swasta, Pemkot Serang belum memberlakukan pendidikan gratis ini.
Pemkot Serang membebaskan biaya operasional pendidikan di luar buku dan seragam siswa. Penggratisan meliputi biaya operasional, personal, dan investasi… ungkap bendahara partai golkar
Serang 18/mart/2014. Walikota Serang Tb Haerul Jaman menampik penggelentoran program pendidikan gratis di Kota Serang dimanfaatkan sebagai agenda kampanye salah satu partai politik. Jaman tak mau jika pemberlakuan pendidikan gratis di Kota Serang pada masa kampanye ini dikait-kaitkan dengan agenda politik.
"Tidak ada hubungannya. Ini program yang sudah direncanakan tahapannya, tidak ada kaitan dengan masa kampanye saat ini. Sudah kesepakatan dengan legislatif," kata Tb Haerul Jaman
Sebelumnya, KPK telah menganjurkan agar kepala daerah tidak memberikan bantuan yang bersumber dari hibah dan bantuan sosial ketika memasuki masa kampanye. Hal ini untuk menghindari agenda partai politik atau para caleg memanfaatkan APBN dan APBD untuk ajang kampanye kepada masyarakat.
bendahara partai golkar menegaskan / menjelaskan," Ini program pemerintah Kota Serang untuk menunjang pendidikan gratis. Tidak menyalahi aturan. Tidak ada kaitan dengan Pileg,
Bantuan untuk membebaskan biaya pendidikan tingkat menengah ini menelan APBD sebesar Rp28,5 miliar dan dibagikan untuk 15 sekolah menengah negeri. Sementara itu untuk sekolah swasta, Pemkot Serang belum memberlakukan pendidikan gratis ini.
Pemkot Serang membebaskan biaya operasional pendidikan di luar buku dan seragam siswa. Penggratisan meliputi biaya operasional, personal, dan investasi… ungkap bendahara partai golkar
Minggu, 16 Maret 2014
LSM GERAM UNJUK RASA DI DPU KABUPATEN SERANG TENTANG PEMELIHARAAN JALAN
Laporan : Ch
Serang 13/mart/2014.Pemeliharaan sejumlah ruas
jalan di Kabupaten Serang yang diperbaiki 2013 di pertanyakan, pasalnya saat
ini kondisi sejumlah ruas jalan yang baru diperbaiki tersebut mulai rusak namun
belum ada pemeliharaan.Hal ini terungkap dalam unjuk rasa sejumlah anggota
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Reformasi Masyarakat (Geram) Banten di
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Serang,
Koordinator Wilayah LSM Geram Serang Didi
Haryadi mengungkapkan,” bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan
terkait pemeliharaan jalan diantaranya jalan di Desa Malanggah Kecamatan
Tunjung Teja, Jalan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir yang dibangun 2013
namun sudah banyak yang rusak dan tidak mendapat pemeliharaan. Jalan Desa
Malanggah itu baru beberapa hari juga sudah mengelupas paket pembangunannya
sekitar 1 kilometer di hotmix itu hampir semua mengelupas aspalnya, hancur
hotmixnya, Jalan Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir seharusnya hotmixnya 3
centimeter itu hanya 1 centimeter, sekarang jalannya sudah hancur parah, jalan
itu dibangun 2013, semua proyek itu diduga proyek gagal, karena belum lama
dibangun sudah mengelupas aspalnya, tuturnya…
Selain itu, kegiatan peningkatan Jalan
Junti-Binong paket 2 di Kecamatan Pamarayan, pekerjaan beton yang seharusnya
tinggi 20 centimeter, tapi dilapangan hanya ada yang 15 centimeter, 18
centimeter. Kami mempertanyakan soal pembangunan tersebut dan mempertanyakan
pemeliharan untuk semua jalan yang baru diperbaiki, kenapa tidak dipelihara,
harusnya ada pemeliharaan, tapi ini sejak masih masa pemeliharaan usai dibangun
juga tidak ada yang memelihara,
Didi mengaku bahwa sebelum melakukan aksi
pihaknya sudah mengupayakan pelaporan terkait persoalan tersebut dengan
mengirim surat audiensi, namun belum ada tanggapan. Kami juga sudah pernah
membuat surat audiensi namun tidak ada tanggapan, surat sudah lama dikirimkan,
jadi sekarang kami langsung datang ke DPU. Kami harap segera ada perbaikan dan
pemeliharaan, ungkapnya.
Kepala Bidang Binamarga DPU Kabupaten Serang
Djatnika saat dikonfirmasi terkait pemeliharaan jalan di Desa Malanggah
Kecamatan Tunjung Teja dan Jalan di Desa Kubang Jaya ke Kecamatan Petir
mengatakan bahwa pemeliharaan jalan yang sudah diperbaiki tengah dilaksanakan
namun waktunya berbeda-beda. Pemeliharaan sedang dilaksanakan karena waktunya
berbeda-beda,
Terkait dugaan adanya pembangunan yang tidak
sesuai spesifikasi di peningkatan jalan Junti-Binong Kecamatan Pamarayan yang
dilakukan betonisasi, ungkapnya
DPU akan membayar pekerjaan sesuai yang
terpasang.Pekerjaan beton dibayar sesuai ketebalan terpasang, katanya.Untuk
kebenaran dugaan adanya pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi, DPU akan
mengecek terlebih dahulu. Nanti saya periksa dulu berita acara PHO nya,. Kata Djatnika
SEKDA KOTA CILEGON “ HA. HAKIM LUBIS “ MENINJAU PERSIAPAN MTQ BANTEN
Laporan : Ch
Cilegon 13/mart/2014.Sekretaris
Daerah (Sekda) Kota Cilegon HA Hakim Lubis, selaku Ketua Umum Pelaksanaan
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Banten 2014, meninjau
kesiapan pelaksanaan MTQ.Salah satu yang ditinjau lokasi panggung utama yang
terletak di landasan helikopter Krakatau Steel, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan
Purwakarta."Kami selaku tuan rumah, sedang melakukan segala persiapan,
katanya.
Sesuai jadwal yang
telah ditetapkan, rencananya MTQ tingkat Provinsi Banten tahun 2014 di Kota
Cilegon akan berlangsung 19 - 24 Maret 2014. Dan perhelatan akbar syiar Islam
itu dianggarkan menelan dana Rp 5,3 miliar. Adapun sumber biayanya dari APBD
Provinsi Banten Rp 3 miliar dan Rp 2,3 miliar dari APBD Kota Cilegon.ungkapnya..
Ketua Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Banten Zainal Mutaqin mengatakan, “penyelenggaraan
MTQ yang akan datang berbeda dengan penyelenggaraan MTQ yang lalu. Sebelumnya,
dewan hakim langsung ditunjuk. Saat ini harus mengikuti seleksi. "Kami
seleksi dulu atau kita diklat dulu dewan hakimnya. Kalau tidak lulus, tidak bisa
jadi dewan hakim,
Penyelenggaraan MTQ,termasuk
dalam rangka mencari qori qoriah terbaik di Banten untuk diikutkan pada MTQ
tingkat nasional.di kepulauan Riau…Jelas Zaenal mutaqin
Langganan:
Postingan (Atom)