SEKDA H.MUHADI LANTIK DIRUT RSUD BANTEN DAN DIRUT RSUD MALINGPING

LAPORAN : CH

Serang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten-H.Muhadi mewakili Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah, Rabu sore (2/10), melantik drg.A.Fatmawati Patawari, M.Kes. untuk menduduki jabatan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten di Pendopo Lama Gubernur Banten, Kota Serang. Pelantikan yang diprioritaskan jelang Grand Launching RSUD Banten itu dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 821.2/KEP.380-BKD/2013. Bersamaan dengan pengukuhan Dirut RSUD Banten, Sekda juga melantik dr.Danang Hamsah Nugroho untuk menduduki jabatan Dirut RSUD Malingping. Selain melantik 2 dirut, sebanyak 37 Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV lainnya juga dilantik untuk jabatan tertentu di lingkungan RSUD Banten dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan bahwa pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan Dirut RSUD Banten dan RSUD Malingping didasari keinginan Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat mewujudkan dukungan program pemerintah pusat dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang di dalamnya berisi peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan bagi masyarakat dan penyediaan lapangan pekerjaan.“Disamping pertimbangan dari kebutuhan masyarakat yang mendesak pelantikan ini juga dilaksanakan dengan mengacu kepada program BPJS yang di dalamnya melingkupi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan yaitu penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk itu dengan pelantikan Dirut RSUD Banten dan Dirut RSUD Malingping serta jajaran Pejabat Struktural di bawahnya, Ibu Gubernur dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten telah turut mendukung kebijakan program nasional tentang BPJS yang akan dilaksanakan tahun 2014,Ditambahkannya, pelaksanaan pelantikan yang didahulukan ini juga merupakan jawaban dari keinginan masyarakat Banten di kab/kota atas kebutuhan pelayanan kesehatan. “Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Banten ingin menyediakan layanan kesehatan bagi publik sebagaimana program yang sudah diundangkan tentang BPJS” katanya.

Dengan dilantiknya Dirut RSUD Banten diharapkan kualitas pelayaan kesehatan bagi masyarakat Banten dapat terlayani dengan baik karena salah satu tugas RSUD Banten adalah menjadi RSU rujukan bagi pasien yang tidak terlayani oleh RSUD yang ada di kab/kota di Provinsi Banten.Saya beramanat bagi yang diambil sumpahnya untuk dapat mengemban amanah yang diberikan Gubernur Banten untuk selanjutnya dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat Banten yang membutuhkan, baik itu pelayanan di RSUD Banten maupun di RSUD Malingping Ke depan diharapkan tidak ada lagi terdengar kabar pelayanan kesehatan warga yang kurang bagus, baik dari segi dari obat-obatan maupun pelayanan lainnya.” Harap Sekda…..

Iklan Ucapan Idhul Adha 1434 H/2013M.Bapedda Provinsi Banten

LAPORAN : CH

Iklan Ucapan Idhul Adha 1434 H/2013M.Kadin Provinsi Banten

LAPORAN : CH

IKLAN HUT PROVINSI BANTEN KE-13 KADIN BANTEN

LAPORAN : CH

KADIN BANTEN ANTISIPASI PERDAGANG BEBAS DENGAN MEMBENTUK ‘BKSP’

LAPORAN : CH

Serang 2 October 2013 Kesepakatan Indonesia dalam meratifikasi World Trade Organization (WTO) tahun 1994 telah menjadi keharusan untuk menyiapkan segala sesuatu sebagai konsekuensi internasional di seluruh lini, yang bersentuhan dengan hal tersebut Satu di antaranya adalah percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini tidak bisa ditawar lagi, seluruh elemen bangsa saat ini berada dalam rentang waktu yang bergulat dengan kesempatan dan tantangan yang bernama globalisasi dan pasar bebas, dan menjadi keniscayaan bagi seluruh warga Indonesia untuk siap menghadapi Asean Economic Community 2015.Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Banten  Bidang Perizinan dan Sertifikasi Ir. Soelarmo, Dipl.HE, Selasa (1/10/2013). “Konsekuensinya, akan terjadi aliran perdagangan dan jasa serta pekerja lintas batas. Para pencari kerja di ASEAN akan bersaing tidak lagi dengan sesama warga negara, tetapi dengan negara lain di ASEAN, Ia berpendapat, ketertinggalan Indonesia dalam menyongsong SDM 2015 – 2020 (ASEAN/Global) yang berkualitas, saat ini berimbas pada rendahnya kualitas SDM dibanding dengan negara – negara lain.  “Waktu yang pendek untuk mengejar ketertinggalan menghadapi globalisasi (khususnya APEC 2015),” ungkapny ‘’ Untuk menyusul ketertinggalan menghadapi globalisasi, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP sebagai pemegang otoritas dalam standarisasi dan sertifikasi, kurang sebanding dengan wilayah yang harus ditangani. Dengan demikian, perlu dibentuk Badan Koordinasi Sertifikasi (BKSP). BKSP sebagai kepanjangan tangan dari BNSP untuk mengoordinasikan di masing-masing provinsi karena infrastruktur kompetensi belum merata di semua provinsi sehingga perlu terobosan percepatan standarisasi dan sertifikasi.Kehadiran BKSP pada hakikatnya membantu pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kompetensi SDM industri. Kesiapan ini termasuk pada dukungan pelaksanaan sistem link and match. “Banten sebagai provinsi baru telah mempersiapkan diri dengan membentuk BKSP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 19 Tahun 2013, “ jelas Soelarmo. Susunan BKSP Banten yaitu sebagai berikut: Ketua               : Ir. Soelarmo, Dipl. HE Wakil Ketua     : 1. Hj. Tita Rusdinar, S.E;            2. Ir. Eten Hilman Hartono, MM            3. Rinton M. Simarmata, SH. Sekretaris         : 1. Trijani Moedjiherwati, Dra., M.Kes             2. Malati Puspa Endah, A.Md.Keb Bendahara        : 1. Pranoto Rahardjo, S.Sos;             2. Tb. Rudy Adryansah Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri                           : Ir. Raden H. Deden Syaiful Achyar, M.Sc Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi                                        : Ir. Taufikurohman, MT Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi                          : Ir. Hj. Egi Djanuiswati, M.Sc Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi                                 : H. Sumantri, SH Dengan terbentuknya BKSP Banten ini diharapkan dapat menjembatani pengembangan SDM sesuai: (a)    UU No. 1/1987 Tentang KADIN, (b) UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan (c) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas,  (d) UU yang lain tentang SDM.Soelarmo menyatakan, BKSP Banten juga menjembatani BNSP dengan stakeholders di Banten dalam sosialisasi dan percepatan proses sertifikasi kompetensi dengan prosedur yang benar. Pun diharapkan dengan segera melahirkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai potensi yang ada di Provinsi Banten. PEMBINAAN PERUSAHAAN ASURANSI Pada Rabu, 25 September 2013 lalu, WKU Kadin Banten Bidang Asuransi dan Appraisal H. M. Suminta Idris, SH, SE mengadakan pertemuan dengan pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Provinsi Banten dan Forum Komunikasi Industri Asuransi (FKIA) Provinsi Banten di Kantor Kadin Banten. Dari AAUI dan FKIA antara lain Purwantono, Bahrudin, dan lainnya. Sementara WKU Kadin Banten Bidang Asuransi dan Appraisal H. M. Suminta Idris, SH, SE didampingi sejumlah Komite, antara lain Drs. H. Apip Iwan Gempawan, H. Amin Telanaipura, H. Aep Syaefudin MS, SE, Ir. Pung S.Zulkarnain,M.Ec.Dev.MAPPI, dan H. Mufti Kamil, SE. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama antara Kadin Banten dengan AAUI dan FKIA Provinsi Banten.  “Dalam waktu dekat Kadin Banten akan kerja sama dengan AAUI dan FKIA,” ungkap Suminta, Selasa (1/10/2013). Kerja sama itu, lanjut beliau, merupakan bagian dari program pembinaan Kadin Banten Bidang Asuransi dan Appraisal terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Banten. “Perusahaan asuransi nanti menjadi anggota Kadin. Kemudian perusahaan asuransi membantu dan mempermudah dalam urusan penerbitan jaminan-jaminan pekerjaan para pengusaha di Banten,” ungkap Suminta. (ADV)

KADIN BANTEN DAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SAMBUT BAIK PERUSAHAAN PABRIK SEMEN DI BAYAH

LAPORAN : CH

18 September 2013 11:42 KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten H. Tb. Chaeri Wardana, B. Bus, melalui Wakil Ketua Umum Bidang Industri dan Perdagangan Ir. Eten Hilman Hartono menyatakan menyambut baik dan mendukung sepenuhnya keberadaan  pabrik semen merah putih milik PT Cemindo Gemilang di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pabrik semen ini diharapkan memiliki manfaat yang banyak bagi laju pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Banten Selatan khususnya dan Banten pada umumnya, serta dapat memberikan stimulus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pabrik. Groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Semen Merah Putih milik Putih PT Cemindo Gemilang ini pada 11 September 2013 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Turut hadir dan ikut serta meletakkan batu pertama pembangunan pabrik ini antara lain Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ir. H. Muhadi, MSP yang mewakili Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE, dan Wakil Ketua DPRD Banten H. Suparman, Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya, dan Direktur PT Cemindo Gemilang Ateng Slamet. Pengurus Kadin Banten yang hadir antara lain yaitu Wakil Ketua Umum Kadin Banten Bidang Pertambangan Moch. Alwi Djufri, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan H. Habibudin, SH. "Kadin merespons dan menyambut baik investasi T Cemindo Gemilang dengan mendirikan pabrik semen di Bayah. Ini sebagai bukti investor suka dengan Banten. Caranya, berinvestasi dengan memanfaatkan sumber daya alam," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Banten Bidang Industri dan Perdagangan Ir. Eten Hilman Hartono di Kantor Kadin Banten yang didampingi Direktur Eksekutif Kadin Banten Sri Windarti, Menurut Eten, investor tertarik menanamkan modalnya ke Banten tentu saja berkaitan dengan adanya kemudahan perizinan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Izin mudah dan pelayanan yang baik akan memperlancar usaha para investor. Kemudian kondisi daerah yang aman dan kondusif membuat investor nyaman melakukan usahanya. Dampak bagi masyarakat, masyarakat memiliki peluang kerja. Masyarakat setempat bekerja di perusahaan itu, akan mengurangi angka pengangguran dan taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Ini merupakan bagian dari manfaat adanya investasi yang masuk ke daerah. Perusahaan sudah memanfaatkan sumber daya alam di daerah, maka perusahaan pun harus melibatkan sumber daya manusia yang ada di daerah, Keberadaan pabrik semen ini, juga membuka peluang bisnis baru bagi pengusaha lokal. Pengusaha di daerah harus mampu membaca peluang bisnis dari setiap investasi yang masuk. Direktur Eksekutif  menambahkan, ada pabrik semen di Banten akan membantu mencukupi kebutuhan semen untuk pembangunan di Provinsi Banten. Apalagi pembangunan di Banten, seperti pembangunan infrastruktur, terus meningkat setiap tahunnya.  "Ada pabrik semen di Banten, jasa konstruksi di Banten terbantu. Lokasi pabrik semen lebih dekat, selain kebutuhan semen makin terpenuhi, harganya juga bisa lebih murah," ungkapnya. RAKERNAS KADIN INDONESIA Wakil Ketua Umum Kadin Banten Bidang Pertanian dan Peternakan Ir. Hj. Egi Djanuiswati, M.Sc mewakili Kadin Banten ikut pada acara Rakernas Kadin Indonesia Bidang Agribisnis dan Pangan bersama Bidang Lingkungan Hidup, di Pekanbaru, Acara dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Agribisnis dan Pangan Franky Widjaja, dan WKU Kadin Bidang Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta Kamdani. Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan juga hadir. Di sela-sela rakernas, Kadin Indonesia meluncurkan program inovasi pembiayaan agribisnis untuk 1 juta petani dan program 10 tahun sustainable consumption dan production (CSP). "Kadin Banten aktif dengan mengirimkan pengurusnya ke setiap acara yang dilaksanakan Kadin Indonesia atau acara-acara yang dilaksanakan pihak lain," ungkap Direktur Eksekutif Kadin Banten Sri Windarti. Menurutnya, dapat undangan untuk menghadiri acara atau menjadi peserta pada acara yang dilaksanakan berbagai pihak, baik berskala nasional maupun internasional, ini sebagai salah satu bukti bahwa Kadin Banten yang dipimpin oleh  H. Tb. Chaeri Wardana, B. Bus, sangat diperhitungkan keberadaannya.

Kabupaten Bisa Laksanakan Kurikulum 2013 Secara Mandiri dengan Catatan

LAPORAN : CH


Jakarta ( 27/9-2013 ) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan (Wamendik) Musliar Kasim, menyampaikan dua materi di luar ujian nasional pada penutupan konvensi UN, Jumat Kedua materi tersebut adalah kurikulum 2013 dan bantuan siswa miskin (BSM).
Tentang kurikulum 2013 Musliar mengatakan, Kemdikbud membuka kesempatan kepada kabupaten/kota yang ingin melaksanakan kurikulum 2013 secara mandiri. Hal tersebut dikemukakan Musliar menanggapi banyaknya surat yang masuk ke kementerian dari kabupaten yang ingin melaksanakan kurikulum 2013 secara mandiri. “Yang ingin melaksanakan mandiri silahkan saja, tapi kami beri catatan di situ, kabupaten boleh melaksanakan mandiri asal tidak membebani orang tua,Saat ini terdapat 6.326 sekolah sasaran yang melaksanakan kurikulum 2013 dengan biaya dari pemerintah pusat. Guru-guru di sekolah-sekolah tersebut telah dilatih oleh instruktur nasional sebelum tahun pelajaran dimulai. Untuk itu bagi kabupaten yang ingin menerapkan kurikulum 2013 secara mandiri, guru-gurunya harus dilatih dari pelatih atau instruktur yang telah disiapkan. “Untuk buku dan pelatihan guru harus disediakan dari APBD kabupaten, tapi instruktur atau pelaksananya atau pelatihnya mesti pelatih yang sudah disiapkan, baik dari narsum atau instruktur nasional yang sudah ada,Sedangkan untuk BSM, Wamendik menghimbau kepada seluruh peserta konvensi UN yang terdiri dari pegiat di dunia pendidikan agar ikut menyosialisasikan BSM kepada masyarakat. Karena hingga 17 September, penyerapan dana BSM baru 21 persen. “Kita di Kemdikbud dan Kemenag mendapat alokasi BSM ini 16,5 juta anak. Hanya saja amat disayangkan daya serapnya sangat rendah,” kata Musliar.
Pola penyaluran BSM tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Jika tahun sebelumnya pendataan penerima BSM dilakukan oleh kepala sekolah untuk kemudian diteruskan ke dinas pendidikan di kabupaten dan pusat, maka tahun ini pemberian BSM dilakukan langsung kepada orang tua yang memiliki kartu penjaminan sosial (KPS). “Orang tua harus mendaftarkan anaknya kemana dia sekolah, apa di SD, SMP, atau SMA, dibawa KPS nya,” ujar mantan rektor Universitas Andalas ini Dari dana yang disiapkan Rp 7 triliun untuk BSM, baru lebih kurang Rp 2 triliun yang terserap. Padahal, jika BSM ini dapat tersalurkan dengan baik akan sangat membantu keluarga yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan meningkatkan angka partisipasi kasar siswa yang bersekolah. “Karena APK saat ini terutama SMA masih rendah, 78 persen, (BSM) ini diharapkan dapat membantu mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mereka inginkan,” pungkasnya.