WAKIL GUBERNU H.RANO KARNO MEMIMPIN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PERINGATAN HARI JADI PROVINSI BANTEN KE-13 DI GEDUNG DPRD PROVINSI BANTEN

LAPORAN : CH

Serang Banten 4/10-2013–Memasuki usia yang ke-13 tahun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yakin dan optimis dalam beberapa tahun ke depan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, mengingat sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat saat ini telah dijalankan dengan baik. Demikian hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Banten-H.Rano Karno saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi ke-13 Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten,Jumat (4/10).

Di antara alasan yang menjadi keyakinan Pemerintah Provinsi Banten tersebut adalah dengan telah ditetapkannya Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah yang masuk masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011.

“Ke depan, saya yakin Banten akan mengalami kemajuan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah disinergikan dengan program nasional yaitu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011”Wilayah Banten dalam MP3EI berada pada 2 koridor ekonomi yaitu koridor ekonomi Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, dan koridor ekonomi Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional yang akan dihubungkan dengan Jembatan Selat Sunda (JSS).Program MP3EI yang telah dilaksanakan pemerintah di Provinsi Banten antara lain pengembangan pabrik besi baja PT.Krakatau Posco di Kota Cilegon, pembangunan Pabrik Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2012, penetapan pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) termasuk Jembatan Selat Sunda sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011, pembangunan Waduk Karian di Kabupaten Lebak, rencana pembangunan Waduk Sindang Heula, rencana pembangunan Bandara Panimbang, dan sejumlah rencana pembangunan proyek strategis lainnya.Kendati mengklaim telah mengambil sejumlah langkah strategis guna percepatan pembangunan dan ekonomi di Banten, Pemerintah Provinsi Banten juga menyadari sepenuhnya belum dapat memenuhi harapan semua masyarakat.

“Kami menyadari, di samping berbagai keberhasilan dan kemajuan pembangunan, tentunya masih belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan semua masyarakat, memang masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, baik dari sisi regulasi, reformasi birokrasi, kebijakan, program maupun kegiatan. Namun kami yakin dengan semangat kebersamaan semua itu akan dapat diselesaikan secara bertahap” jelas Wagub kembali.

Sidang Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi ke-13 Provinsi Banten tampak dihadiri berbagai elemen masyarakat. Di akhir sesi Sidang Paripurna, Wagub diberi kesempatan melakukan pemotongan tumpeng yang kemudian diberikan kepada sejumlah tokoh masyarakat dan atlet berprestasi yang disaksikan seluruh tamu undangan.

WAKIL GUBERNUR BANTEN RESMIKAN RSUD BANTEN

LAPORAN : CH

Serang 3/10-2013,Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Banten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banten dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Demikian Wakil Gubernur (Wagub) Banten-H.Rano Karno menyampaikan saat memberikan sambutan pada peresmian RSUD Banten yang terletak di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang, Kamis (3/10).

Saat ini di wilayah Provinsi Banten terdapat 76 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 9 RS pemerintah, 1 RS vertikal, 2 RS TNI/Polri dan 64 RS swata. Sedangkan jumlah puskesmas yang ada di Provinsi Banten saat ini juga telah mencapai 231 puskesmas. Puskesmas tersebut terdiri dari 135 puskesmas non perawatan dan 78 puskesmas dengan tempat perawatan, sedangkan jumlah puskesmas pembantu (pustu) di Banten sudah terdapat 261 pustu.

Wagub berharap RSUD Banten senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, terutama terhadap pelayanan spesialistik dan sub-spesialistik sehingga dapat melayani kasus-kasus yang selama ini belum bisa ditangani di Provinsi Banten.“Saya percaya, dengan upaya yang sungguh-sungguh, maka peran, manfaat dan eksistensi RSUD Banten benar-benar akan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Saya juga berpesan kepada manajemen RSUD Banten agar segera mempersiapkan diri dan melengkapi berbagai persyaratan, sehingga RSUD Banten dalam jangka waktu kurang dari dua tahun pengelolaanya dapat dilakukan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit” Kepada para dokter, tenaga kesehatan, serta pegawai Banten, Wagub berpesan agar dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi oleh nilai-nilai intelektual, etika dan moral serta tanggung jawab terhadap profesi yang diembannya. “Saya berharap seluruh petugas rumah sakit, baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya terus termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya serta mampu menciptakan budaya kerja yang baik” ujar Wagub.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten-Jaja Budi Suhardja dalam laporannya menyampaikan bahwa pada saat ini RSUD Banten telah memiliki dua gedung utama yaitu Gedung A yang terdiri dari 3 lantai dan Gedung B yang terdiri dari 4 lantai yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan perkantoran. Sementara gedung lainnya adalah gedung instalasi gizi, kantin karyawan, gedung instalasi laundry, gedung instalasi farmasi, workshop, gedung instalasi pengelolaan air limbah, gedung instalasi jenazah dan masjid. Gedung-gedung tersebut telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai.Pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdiri dari pelayanan rawat jalan meliputi poli umum dan 16 jenis pelayanan poli spesialistik yaitu poli penyakit dalam, poli anak, poli kebidanan dan penyakit kandungan, poli bedah, poli jantung dan pembuluh darah, poli paru, poli andrologi, poli gigi dan mulut, poli THT, poli mata, poli kulit dan kelamin, poli penyakit syaraf, poli penyakit jiwa, poli psikologi, poli rehabilitas medik dan poli pelayanan gizi,Untuk pelayanan lainnya RSUD Banten menyediakan pelayanan rawat inap dengan kapasitas 224 tempat tidur dan terdapat pelayanan ICU, NICU, PICU, IGD serta instalasi penunjang seperti laboratorium, radiologi dan kedokteran Forensik serta instalasi bedah sentral. Pada saat ini RSUD Banten telah memiliki tenaga 43 Dokter Spesialis, 31 Dokter Umum, 6 Dokter Gigi dan tenaga pendukung lainya.Jelas Kepala dinas kesehatah…

   

SEKDA H.MUHADI LANTIK DIRUT RSUD BANTEN DAN DIRUT RSUD MALINGPING

LAPORAN : CH

Serang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten-H.Muhadi mewakili Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah, Rabu sore (2/10), melantik drg.A.Fatmawati Patawari, M.Kes. untuk menduduki jabatan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten di Pendopo Lama Gubernur Banten, Kota Serang. Pelantikan yang diprioritaskan jelang Grand Launching RSUD Banten itu dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 821.2/KEP.380-BKD/2013. Bersamaan dengan pengukuhan Dirut RSUD Banten, Sekda juga melantik dr.Danang Hamsah Nugroho untuk menduduki jabatan Dirut RSUD Malingping. Selain melantik 2 dirut, sebanyak 37 Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV lainnya juga dilantik untuk jabatan tertentu di lingkungan RSUD Banten dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan bahwa pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan Dirut RSUD Banten dan RSUD Malingping didasari keinginan Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat mewujudkan dukungan program pemerintah pusat dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang di dalamnya berisi peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan bagi masyarakat dan penyediaan lapangan pekerjaan.“Disamping pertimbangan dari kebutuhan masyarakat yang mendesak pelantikan ini juga dilaksanakan dengan mengacu kepada program BPJS yang di dalamnya melingkupi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan yaitu penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk itu dengan pelantikan Dirut RSUD Banten dan Dirut RSUD Malingping serta jajaran Pejabat Struktural di bawahnya, Ibu Gubernur dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten telah turut mendukung kebijakan program nasional tentang BPJS yang akan dilaksanakan tahun 2014,Ditambahkannya, pelaksanaan pelantikan yang didahulukan ini juga merupakan jawaban dari keinginan masyarakat Banten di kab/kota atas kebutuhan pelayanan kesehatan. “Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Banten ingin menyediakan layanan kesehatan bagi publik sebagaimana program yang sudah diundangkan tentang BPJS” katanya.

Dengan dilantiknya Dirut RSUD Banten diharapkan kualitas pelayaan kesehatan bagi masyarakat Banten dapat terlayani dengan baik karena salah satu tugas RSUD Banten adalah menjadi RSU rujukan bagi pasien yang tidak terlayani oleh RSUD yang ada di kab/kota di Provinsi Banten.Saya beramanat bagi yang diambil sumpahnya untuk dapat mengemban amanah yang diberikan Gubernur Banten untuk selanjutnya dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat Banten yang membutuhkan, baik itu pelayanan di RSUD Banten maupun di RSUD Malingping Ke depan diharapkan tidak ada lagi terdengar kabar pelayanan kesehatan warga yang kurang bagus, baik dari segi dari obat-obatan maupun pelayanan lainnya.” Harap Sekda…..

Iklan Ucapan Idhul Adha 1434 H/2013M.Bapedda Provinsi Banten

LAPORAN : CH

Iklan Ucapan Idhul Adha 1434 H/2013M.Kadin Provinsi Banten

LAPORAN : CH

IKLAN HUT PROVINSI BANTEN KE-13 KADIN BANTEN

LAPORAN : CH

KADIN BANTEN ANTISIPASI PERDAGANG BEBAS DENGAN MEMBENTUK ‘BKSP’

LAPORAN : CH

Serang 2 October 2013 Kesepakatan Indonesia dalam meratifikasi World Trade Organization (WTO) tahun 1994 telah menjadi keharusan untuk menyiapkan segala sesuatu sebagai konsekuensi internasional di seluruh lini, yang bersentuhan dengan hal tersebut Satu di antaranya adalah percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini tidak bisa ditawar lagi, seluruh elemen bangsa saat ini berada dalam rentang waktu yang bergulat dengan kesempatan dan tantangan yang bernama globalisasi dan pasar bebas, dan menjadi keniscayaan bagi seluruh warga Indonesia untuk siap menghadapi Asean Economic Community 2015.Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Banten  Bidang Perizinan dan Sertifikasi Ir. Soelarmo, Dipl.HE, Selasa (1/10/2013). “Konsekuensinya, akan terjadi aliran perdagangan dan jasa serta pekerja lintas batas. Para pencari kerja di ASEAN akan bersaing tidak lagi dengan sesama warga negara, tetapi dengan negara lain di ASEAN, Ia berpendapat, ketertinggalan Indonesia dalam menyongsong SDM 2015 – 2020 (ASEAN/Global) yang berkualitas, saat ini berimbas pada rendahnya kualitas SDM dibanding dengan negara – negara lain.  “Waktu yang pendek untuk mengejar ketertinggalan menghadapi globalisasi (khususnya APEC 2015),” ungkapny ‘’ Untuk menyusul ketertinggalan menghadapi globalisasi, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP sebagai pemegang otoritas dalam standarisasi dan sertifikasi, kurang sebanding dengan wilayah yang harus ditangani. Dengan demikian, perlu dibentuk Badan Koordinasi Sertifikasi (BKSP). BKSP sebagai kepanjangan tangan dari BNSP untuk mengoordinasikan di masing-masing provinsi karena infrastruktur kompetensi belum merata di semua provinsi sehingga perlu terobosan percepatan standarisasi dan sertifikasi.Kehadiran BKSP pada hakikatnya membantu pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kompetensi SDM industri. Kesiapan ini termasuk pada dukungan pelaksanaan sistem link and match. “Banten sebagai provinsi baru telah mempersiapkan diri dengan membentuk BKSP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 19 Tahun 2013, “ jelas Soelarmo. Susunan BKSP Banten yaitu sebagai berikut: Ketua               : Ir. Soelarmo, Dipl. HE Wakil Ketua     : 1. Hj. Tita Rusdinar, S.E;            2. Ir. Eten Hilman Hartono, MM            3. Rinton M. Simarmata, SH. Sekretaris         : 1. Trijani Moedjiherwati, Dra., M.Kes             2. Malati Puspa Endah, A.Md.Keb Bendahara        : 1. Pranoto Rahardjo, S.Sos;             2. Tb. Rudy Adryansah Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri                           : Ir. Raden H. Deden Syaiful Achyar, M.Sc Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi                                        : Ir. Taufikurohman, MT Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi                          : Ir. Hj. Egi Djanuiswati, M.Sc Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi                                 : H. Sumantri, SH Dengan terbentuknya BKSP Banten ini diharapkan dapat menjembatani pengembangan SDM sesuai: (a)    UU No. 1/1987 Tentang KADIN, (b) UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan (c) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas,  (d) UU yang lain tentang SDM.Soelarmo menyatakan, BKSP Banten juga menjembatani BNSP dengan stakeholders di Banten dalam sosialisasi dan percepatan proses sertifikasi kompetensi dengan prosedur yang benar. Pun diharapkan dengan segera melahirkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai potensi yang ada di Provinsi Banten. PEMBINAAN PERUSAHAAN ASURANSI Pada Rabu, 25 September 2013 lalu, WKU Kadin Banten Bidang Asuransi dan Appraisal H. M. Suminta Idris, SH, SE mengadakan pertemuan dengan pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Provinsi Banten dan Forum Komunikasi Industri Asuransi (FKIA) Provinsi Banten di Kantor Kadin Banten. Dari AAUI dan FKIA antara lain Purwantono, Bahrudin, dan lainnya. Sementara WKU Kadin Banten Bidang Asuransi dan Appraisal H. M. Suminta Idris, SH, SE didampingi sejumlah Komite, antara lain Drs. H. Apip Iwan Gempawan, H. Amin Telanaipura, H. Aep Syaefudin MS, SE, Ir. Pung S.Zulkarnain,M.Ec.Dev.MAPPI, dan H. Mufti Kamil, SE. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama antara Kadin Banten dengan AAUI dan FKIA Provinsi Banten.  “Dalam waktu dekat Kadin Banten akan kerja sama dengan AAUI dan FKIA,” ungkap Suminta, Selasa (1/10/2013). Kerja sama itu, lanjut beliau, merupakan bagian dari program pembinaan Kadin Banten Bidang Asuransi dan Appraisal terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Banten. “Perusahaan asuransi nanti menjadi anggota Kadin. Kemudian perusahaan asuransi membantu dan mempermudah dalam urusan penerbitan jaminan-jaminan pekerjaan para pengusaha di Banten,” ungkap Suminta. (ADV)