“ WAGUB SAMPAIKAN LKPJ GUBERNUR BANTEN TAHUN 2012 “

Laporan ; CH

Kota Serang, Wakil Gubernur (Wagub) Banten H.Rano Karno,Senin (29/4-2013) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun anggaran 2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten KP3B Kec.Curug Kota Serang.Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banten-H.Aeng Haerudin dan dihadiri 62 anggota DPRD Banten lainnya. Turut hadir Plh.Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten-H.Asmuji HW, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan para Kepala SKPD lingkungan Provinsi Banten.

Dalam Nota Pengantar LKPJ Gubernur Banten yang dibacakan Wagub tersebut dijelaskan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2012, Pemerintah Provinsi Banten mengusung tema pembangunan yaitu percepatan pembangunan infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakar, maka sejalan dengan tema tersebut selanjutnya ditetapkan 5 prioritas pembangunan daerah pada tahun 2012 yaitu: 1. pemantapan dan tata kelola pemerintah; 2. pendidikan, kesehatan, kebudayaan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 3. ketahanan pangan, iklim investasi dan usaha serta peningkatan produktivitas unggulan daerah; 4. infrastruktur wilayah dan energi; dan 5. pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan.Kelima prioritas pembangunan daerah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahtraan masyarakat Banten.

“Keberhasilan yang dicapai di antaranya keberhasilan pencapaian kinerja agenda pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan adanya penurunan prosentase rumah tangga miskin (RTM) dari 24,58% di tahun 2011 menjadi 20,00% pada tahun 2012. Dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat miskin telah dicanangkan program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu) yaitu dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota melalui replikasi mekanisme PNPM, Wagub juga menambahkan bahwa keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi banten adalah tingkat penangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten mengalami penurunan dari 13,06% pada tahun 2011 menjadi 10,13 pada tahun 2012. “Capaian ini didukung oleh pelaksanaan program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha melalui kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kera (Job Fair)” Jelas WAGUB Prov. Banten H.Rano Karno….

   

“BANTEN RAIH CITRA BHAKTI ABDI NEGARA”

Laporan : CH

Serang Banten-26 April 2013,Banten meraih Piagam Citra Bhakti Abdi Negara yang merupakan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan merupakan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.Acara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Banten pada pelayanan publik aspek penilaian Kinerja Manajemen dan Regulasi mendapat nilai kategori cukup memadai-memadai pada peringkat ke-9 dari 33 provinsi.Selain Banten,ada 8 pemerintah provinsi yaitu Jawa Barat, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, DKI Jakarta, Bali dan Sulawesi Utara yang juga memperoleh penghargaan yang sama yaitu berupa piagam Citra Bhakti Abdi Negara. Sedangkan 2 provinsi yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah mendapat piala.Penilaian pelayanan publik di Provinsi Banten dilaksanakan di 5 unit pelayanan publik yang terdiri dari 3 unit pelayanan publik wajib dan 2 unit pelayanan publik (pilihan) dengan hasil sebagai berikut:

1-Unit Pelayanan Wajib

Pelayanan Informasi diwakili oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten meraih peringkat ke-7 dari 33 provinsi se-Indonesia

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Banten diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten, (sekarang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) yang meraih peringkat ke-8 dari 33 provinsi se-Indonesia

Rumah Sakit (RS) diwakili oleh Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Banten dengan peringkat ke-31 dari 33 provinsi se-Indonesia.

2-Unit Pelayanan Pilihan

Unit Pelayanan Pajak Daerah (Samsat Ciputat) Provinsi Banten dengan peringkat ke-10 dari 33 provinsi se-Indonesia;

Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) Provinsi Banten dengan peringkat ke-32 dari 33 provinsi se-Indonesia;

Laporan hasil dan penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Pelayanan Publik (PP) tahun 2012 tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu.

IKLAN UCAPAN HANI DISDIK PROVINSI BANTEN

Lap: CH

“Aksi Demonstrasi Menolak Kenaikan Harga BBM Diwarnai Bentrokan”

Lap : Ch

       SERANG- Aksi saling dorong antara puluhan aparat polisi gabungan dan puluhan mahasiswa dalam penolakan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, Senin (17/6). Berawal dari aksi dorong dan pukul kemudian dilanjutkan dengan lemparan batu.
Puluhan mahasiswa masuk ke dalam IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten saat puluhan aparat polisi gabungan menyerbu dan melepaskan tembakan ke udara. Lemparan batu tidak terelakan satu sama lain. Selama lebih kurang satu jam aksi lempar berlangsung. Beberapa polisi mengamankan arus lalu lintas di jalan Jendral Sudirman, bahkan menutup jalan kembali.
Aksi terus digencarkan mahasiswa dengan melemparkan batu ke arah puluhan polisi. Polisi pun terus melepaskan senapan gas air mata berkali-kali.
Polisi gabungan menambahkan pasukannya dengan belasan polisi bermotor dan dua mobil water canon. Mahasiswa belum jera,mereka terus melemparkan batu ke arah puluhan polisi dan mobil water canon yang menembakan air ke arah demonstran.
Sebelumnya sepanjang siang, mahasiswa memblokir Jalan Jendral Sudirman. Ini merupakan aksi lanjutan mahasiswa dalam penolakan harga BBM dari DPRD Provinsi Banten.
Aparat kepolisian terus berupaya menertibkan lalu lintas dengan pengalihan arus. Seperti lelah dengan aksi mahasiswa yang berdemo, polisi berusaha membuka jalan yang diblokir oleh mahasiswa, tetapi upaya berkali-kali gagal, pengendara motor ketakutan berbalik arah.
Kurang lebih dua jam dari pukul 15.30-17.30 jalan Jenderal Sudirman terus ditutup dengan rapat barisan duduk di tengah di jalan dan menempatkan pasangan spanduk untuk menghalang  pengendara jalan melintas. …

“Kepala Disnakertrans Banten Jadi ersangka Korupsi”

Lap : Ch

      SERANG -  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten menetapkan Kepala Disnakertrans Banten Erik Syehabuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan surat suara Pilkada Banten 2011 senilai Rp3,5 miliar. Erik diduga terlibat kasus tersebut saat menjabat Sekretaris KPU Provinsi Banten.

"Kita sudah lakukan dua penyidikan kasus pengadaan percetakan surat suara pilkada tahun 2011, tertanggal 13 Juni 2013 lalu, dengan tersangka atas nama  ES (Erik Syehabuddin-red), mantan Sekretaris KPU Banten," kata Kepala Kajati Banten Feri Wibisono kepada wartawan dalam audiensi dengan Pokja Wartawan Hukum dan Kriminal Wilayah Serang, Senin (17/6/2013).
Erik disangka melanggar Pasal 2, 3, 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf  b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain Erik, penyidik juga menetapkan pengusaha pemenang lelang pengadaan dari CV RGM berinisial NM. "Diduga terjadi mark up dan merugikan keuangan negara Rp1,6 miliar. Kita sedang  jadwalkan  pemeriksaannya," ungkapnya

IKLAN UCAPAN ISRA MI;RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1434 H / 2013 M. DINKES PROV, BANTEN

“PEMKOT & DINAS PERTANIAN KOTA SERANG KEMBANGKAN HUTAN PERKOTAAN”

Laporan : CH

….. Serang Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penduduk yang terus bertambah, trasportasi yang kian padat, serta limbah rumah tangga, mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola dan memberlakukan manajemen perkotaan yang lebih intensif.

Guna mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan salah satu solusinya yaitu dengan mengembangkan hutan dalam kota.

Guna menciptakan lingkungan yang seimbang, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Pertanian Kota Serang berencana melakukan pengembangan hutan perkotaan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Serang, Edinata Sukarya mengatakan, bahwa permasalahan lingkungan perkotaan akibat dari tidak seimbangannya sistem yang disebabkan oleh urbanisasi penduduk, bertambahnya sumber polusi (kendaraan), serta penggunaan lahan.Perkembangan suatu kota biasanya didorong oleh proses urbanisasi. Bertambahnya manusia dalam kota diikuti dengan meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak oleh kendaraan yang meningkat seiring kebutuhan manusia akan transportasi. Hal ini berakibat meningkatnya pencemaran dari transportasi, berupa pencemaran panas, gas, kebisingingan dan debu,Sementara debu yang dihasilkan dari transpotrasi dapat menyebabkan kanker paru-paru (silikosis), terutama debu yang mengandung silika. Pencemaran debu juga dapat menyebabkan menurunnya estetika kota, dikarenakan debu-debu menempel dan mengotori fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam kota,Dengan adanya hutan kota, kata Edinata, partikel padat yang tersuspensi pada lapisan biosfer bumi akan dapat dibersihkan oleh tajuk pohon melalui proses jerapan dan serapan. “Dengan adanya mekanisme ini jumlah debu yang melayang-layang di udara akan menurun. Partikel yang melayang-layang di permukaan bumi sebagian akan terjerap (menempel) pada permukaan daun, khususnya daun yang berbulu dan yang mempunyai permukaan yang kasar dan sebagian lagi terserap masuk ke dalam ruang stomata daun. Ada juga partikel yang menempel pada kulit pohon, cabang dan ranting,

Guna mendukung pengembangan hutan perkotaan, kata Edinata, tahun 2013 ini pihaknya akan menyediakan bibit tanaman seperti duren, sawo, mangga dan lain sebagainya.Kita juga turut serta dalam program menanam pohon satu milyar. Sebanyak 680 ribu pohon yang sudah ditanam di Kota Serang. Bibit tanaman ini berasal dari berbagai komponen, tidak hanya Dinas Pertanian saja. Ke depan kita menargetkan satu juta pohon ditanam di Kota Serang, bahwa upaya pengembangan hutan kota, diperlukan banyak dukungan dari berbagai pihak. “Dukungan tersebut tidak hanya dari pemerintah kota saja, melainkan juga dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat sangat diperlukan karena manfaat yang akan dirasakan juga untuk kepentingan masyarakat sendiri,” ujar Kepala dinas pertanian kota serang Edinata.